//
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati.|Foto:Azka/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha, Yogyakarta, menjadi sorotan serius DPR RI. Peristiwa ini tidak sekadar dipandang sebagai tindak pidana, melainkan juga ujian nyata bagi negara dalam memastikan keadilan ditegakkan sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai kelompok paling rentan.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati turun langsung ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI guna memastikan proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada korban.
Dalam keterangannya, Sari menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan anak harus berdiri di atas dua pilar utama, yaitu penegakan hukum yang tegas dan langkah pencegahan yang sistematis. “Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus menjadi peringatan keras bagi siapa pun agar tidak melakukan tindakan serupa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).
Ia juga mengapresiasi respons cepat aparat penegak hukum di Yogyakarta yang dinilai sigap dalam menangani perkara ini sejak awal. “Alhamdulillah jajaran kepolisian sangat kooperatif, cepat tanggap, dan responsif dalam menangani kasus ini,” lanjut legislator dari Dapil Nusa Tenggara Barat II tersebut.
Meski demikian, Sari menekankan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada tahap awal semata. Ia meminta agar perkara ini dikawal hingga tuntas, terlebih karena penggunaan pasal berlapis yang menuntut ketelitian dan keseriusan dalam pembuktian.
“Saya minta proses ini dikawal sampai selesai. Pasal yang digunakan berlapis, sehingga harus ditangani secara cermat dan komprehensif agar memberikan keadilan yang utuh,” tegasnya.
Lebih jauh, kunjungan ini katanya, menegaskan komitmen DPR RI untuk memastikan negara benar-benar hadir dalam melindungi anak. Penanganan yang tegas, transparan, dan berkeadilan diyakini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. (azk/aha)
