//
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI di Manggarai Barat, NTT.|Foto: Balggys/Mahendra
PARLEMENTARIA, Labuan Bajo – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti ketimpangan pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kawasan Taman Nasional (TN) Komodo yang dinilai belum memberikan kontribusi langsung kepada daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan reses bersama pelaku pariwisata dan pemerintah daerah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (24/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, perempuan yang kerap disapa Titiek Soeharto mengungkapkan adanya keluhan dari pemerintah daerah terkait seluruh pendapatan kawasan konservasi yang ditarik ke pemerintah pusat. Ia menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, mengingat besarnya potensi penerimaan dari sektor pariwisata berbasis konservasi tersebut.
“Kemarin Pak Bupati mengeluhkan bahwa pemasukan semuanya ditarik ke pusat, di sini hanya kebagian sedikit ya, Pak?” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menegaskan bahwa daerah tidak menerima bagian dari PNBP Taman Nasional Komodo. Ia menyebutkan bahwa PNBP dari kawasan tersebut mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun. Namun, belum ada mekanisme yang mengalirkan pendapatan tersebut ke kas daerah.
“Ibu Ketua, (saya menyampaikan pesan) kalau sedikit (ada penerimaan dari PNBP ke kas daerah) itu (tandanya) masih ada. Ini tidak ada, nol,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edistasius menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat yang saat ini berada di kisaran Rp127 miliar yang justru didominasi oleh sektor pajak hotel dan restoran di daratan. Menurutnya, meskipun keberadaan komodo menjadi daya tarik utama wisatawan, daerah belum merasakan manfaat langsung dari pengelolaan kawasan konservasi tersebut.
Menanggapi kondisi tersebut, Titiek berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Ia berharap ke depan terdapat skema pembagian yang lebih adil sehingga daerah juga memperoleh manfaat dari potensi besar tersebut.
“Insyaallah akan kami usahakan sampaikan supaya kebagian untuk daerah ini, karena jumlahnya cukup besar,” pungkasnya. (gys/rdn)
