//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Makssar, Sulawesi Selatan.
PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mengevaluasi secara menyeluruh tahapan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Dalam pertemuan bersama pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) di wilayah tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga kemurnian hasil seleksi dan menghilangkan ketimpangan antarlembaga pendidikan.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang telah berlangsung sejak awal tahun. Berdasarkan laporan dari Rektor UNM, Unhas, UMI, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan UIM, tahapan tersebut dinilai berjalan sesuai harapan pemerintah.
"Pertama tentu kunjungan ini tujuannya adalah mengevaluasi tahapan-tahapan SPMB, serta kami ingin memastikan bahwa tahapan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Tahapan pertama kemarin yang dimulai dari bulan Januari sampai Maret yaitu SNBP, itu alhamdulillah menurut laporan dari para Rektor, tadi ada Rektor UNM, ada Rektor UNHAS, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Islam Makassar itu berjalan lancar sesuai dengan target-target dan harapan dari pemerintah," ujar Lalu Hadrian kepada Parlementaria di Universitas Negeri Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (10/4/2026).
Memasuki tahapan seleksi jalur tes dan jalur mandiri, Politisi Fraksi PKB ini memberikan peringatan keras terhadap potensi kecurangan. Ia menyoroti fenomena viral mengenai perjokian dan isu integritas nilai rapor yang sering dimodifikasi demi meloloskan siswa dalam jalur prestasi.
"Kemudian yang kedua, di tahapan berikutnya melalui jalur tes ya tentu kami berharap agar tidak ada lagi terjadi kecurangan-kecurangan, baik ada perjokian, kemudian hal-hal lain yang menimbulkan atau mengurangi kemurnian hasil tes dari SNBP tersebut," tegasnya.
Tambahnya, Ia meminta SMA/SMK untuk tidak melakukan kecurangan dengan melakukan permainan terhadap nilai-nilai rapor. "Kemudian yang kedua, usul jalur SNBP, tidak boleh ada lagi modifikasi nilai rapor. Nah, ini masih kita temukan. Alhamdulillah di Makassar dan di Unhas sudah mengantisipasi langkah-langkahnya, termasuk UNM juga sudah mengantisipasi hal-hal tersebut," ujarnya.
Ia juga menambahkan catatan terkait masalah SPMB di Universitas Indonesia dimana ketika sudah diumumkan lulus, tapi tiba-tiba di ralat kembali menjadi tidak lulus. Ia memberikan catatan integritas proses administrasi terhadap kampus.
Salah satu poin krusial dalam kunjungan ini adalah menyerap aspirasi mengenai ketimpangan antara PTN dan PTS. Lalu Hadrian meminta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX untuk lebih proaktif dalam mengatur ritme waktu penerimaan mahasiswa baru agar PTS mendapatkan ruang yang cukup untuk menjaring calon mahasiswa.
"Kami juga ingin memastikan bahwa kesetaraan antara PTN dan PTS atau ketimpangan antara PTN dan PTS selama ini yang menjadi isu, itu tidak terjadi di Sulawesi Selatan. Nah, kami ingin memastikan itu sehingga LLDikti, kami berharap LLDikti di wilayah IX yang ada di sini untuk membangun sinergi, membangun kolaborasi dengan PTN yang ada dalam rangka menciptakan harmonisasi antara PTN dan PTS," jelasnya.
Terkait pengaturan jadwal, ia menegaskan bahwa PTN harus mematuhi jadwal yang telah ditetapkan agar tidak memperpanjang masa penerimaan yang dapat mematikan daya saing PTS.
"Jadi tahapannya sudah ada Januari sampai dengan Maret itu SNBP, kemudian April sampai dengan Juni SNBP, kemudian April sampai dengan Mei SNBP, kemudian Juni sampai dengan Juli itu jalur mandiri. Nah, jadi PTN sudah sampai di situ. Nah, kemudian jadwal selanjutnya tentu bagi PTS-PTS kita. Jadi kami berharap nanti tidak ada ketimpangan dalam rekrutmen mahasiswa baru,” tandasnya. (gal)
