Komisi VI DPR Pertanyakan Skema Pembiayaan dan Keberlanjutan Tol Trans Sumatera

PARLEMENTARIA, Jambi – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyoroti aspek pembiayaan dan keberlanjutan operasional proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dikerjakan oleh BUMN Karya. Hal ini diungkapkan saat ditemui oleh Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Jambi terkait Evaluasi Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kota Jambi, Jambi, Jumat (10/4/2026).

Ia mengatakan pembangunan tol di Sumatera merupakan bagian dari penugasan pemerintah kepada BUMN, yang memiliki tantangan tersendiri dari sisi bisnis. “BUMN Karya membangun jalan tol di Sumatera ini tentu adalah penugasan dari pemerintah. Di satu sisi ini penting untuk pembangunan ekonomi di Sumatera, tapi di sisi lain secara bisnis cukup berat. Kenapa? Karena lalu lintasnya belum ramai seperti di Pulau Jawa,” jelas Adisatrya.

Selama ini, proyek tersebut didukung oleh penyertaan modal negara (PMN) untuk menjaga keberlangsungan pembangunan. Menurut legislator Fraksi PDIP tersebut selama ini pembangunan-pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini didukung melalui penyertaan modal negara, jadi dari segi capital itu tidak memberatkan BUMN Karya.

Namun, Komisi VI DPR mempertanyakan kesiapan BUMN dalam membiayai operasional dan pemeliharaan jalan tol ke depan. “Namun kami juga pertanyakan tadi untuk operasi, untuk maintenance, ini seperti apa, karena kan jalan tol juga harus dipelihara. Ada yang ruas yang sudah bisa membiayainya sendiri tapi ada juga yang belum.”

Terakhir, pihaknya turut mendalami strategi pembiayaan jangka panjang jika dukungan PMN tidak lagi tersedia. “Terkait pembiayaan kami juga tanyakan ke depan kalau tidak ada lagi PMN, penyertaan modal negara. Tadi disampaikan mereka sedang mengkaji beberapa opsi financing untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatera ke depan," pungkas Adisatrya. (Clr/um)