//
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, saat memimpin kunjungan kerja tim Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Depok, Selasa (31/3/2026).
PARLEMENTARIA, Depok — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, memimpin kunjungan kerja tim Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Depok, Selasa (31/3/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem perbenihan nasional sebagai fondasi utama pembangunan sektor pertanian.
Dalam agenda tersebut, rombongan Komisi IV melakukan peninjauan lapangan serta pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan dari Pemerintah Kota Depok, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, jajaran PT Sang Hyang Seri, serta perwakilan dinas terkait dan asosiasi di wilayah Jawa Barat.
Ahmad Yohan menegaskan bahwa benih merupakan titik awal sekaligus faktor penentu keberhasilan pertanian. Menurutnya, kualitas benih sangat berpengaruh terhadap produktivitas, ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim, serta daya saing produk pertanian nasional.
“Perbenihan adalah fondasi utama. Jika kualitas benih tidak baik, maka hasil produksi juga tidak akan optimal,” ujar Yohan dalam keterangannya di sela-sela kunjungan.
Komisi IV mencermati bahwa sektor perbenihan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan kompleks. Di antaranya adalah ketersediaan benih unggul yang belum merata, khususnya di wilayah pengembangan baru dan daerah terpencil, serta masih adanya ketergantungan terhadap benih impor pada beberapa komoditas hortikultura.
Selain itu, kapasitas penangkar benih di tingkat lapangan dinilai masih perlu diperkuat, baik dari sisi permodalan, penguasaan teknologi, maupun akses pasar. Pengawasan mutu dan sistem sertifikasi benih juga dinilai belum optimal, sehingga masih ditemukan peredaran benih yang tidak sesuai standar dan merugikan petani.
Tak hanya itu, Komisi IV juga menyoroti masih adanya fragmentasi kebijakan serta belum optimalnya sinergi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk keterlibatan BUMN, sektor swasta, dan asosiasi.
Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, Ahmad Yohan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat sistem perbenihan nasional. Ia menilai, penguatan sektor ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh ekosistem pertanian.
“Tanpa sinergi yang kuat, program yang ada berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan tidak menghasilkan dampak yang optimal,” tegasnya.
Komisi IV pun mendorong agar penguatan perbenihan nasional menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan pertanian, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.
Dalam forum diskusi tersebut, sejumlah gagasan strategis turut mengemuka, di antaranya penguatan sistem perbenihan yang terintegrasi, peningkatan kemandirian benih dalam negeri, optimalisasi pengawasan mutu, serta penguatan koordinasi antar kementerian, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan asosiasi.
Komisi IV berharap, melalui kunjungan kerja dan diskusi ini dapat dihimpun berbagai masukan konstruktif dan aplikatif yang nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penguatan perbenihan nasional secara berkelanjutan. (dep/aha)
