Penyuluh Kehutanan Minim, Endang Thohari Dorong Strategi Jangka Panjang 25 Tahun

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menyoroti keterbatasan jumlah dan fasilitas penyuluh kehutanan. Ia menilai keberadaan penyuluh sangat penting untuk menjadi ujung tombak pendampingan masyarakat di sektor kehutanan.

“Idealnya satu desa hutan memiliki satu penyuluh. Saat ini jumlahnya masih sangat terbatas, fasilitas kurang, dan sistem yang berjalan masih top-down, belum berbasis kebutuhan daerah,” jelas Endang usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Diklat Kehutanan Rumpin, Kabupaten Bogor, dalam kegiatan bertajuk “Temu Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan”, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, peran penyuluh sangat vital dalam memastikan keberhasilan program kehutanan berbasis masyarakat. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak kendala, baik dari sisi jumlah tenaga maupun dukungan fasilitas. 

Lebih lanjut, Endang mendorong adanya sistem penghargaan (reward and punishment) bagi petani hutan yang mampu mengembangkan inovasi lokal, sehingga dapat memotivasi peningkatan produktivitas dan kreativitas di sektor tersebut. Sebagai langkah strategis, ia juga mengusulkan penyusunan grand strategi kehutanan jangka panjang hingga 25 tahun ke depan, guna menjaga kesinambungan kebijakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

“Kita butuh strategi besar yang kuat dan berkelanjutan, agar pengelolaan hutan tidak berubah-ubah setiap ganti menteri,” tegasnya.

Selain itu, Endang menekankan pentingnya penguatan arah kebijakan nasional melalui PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) sebagai pengganti GBHN, agar pembangunan sektor kehutanan memiliki arah yang jelas dan konsisten. Dalam paparannya, ia juga menyoroti kondisi luas kawasan hutan Indonesia yang dinilai belum ideal.

“Seharusnya hutan kita mencapai 30 persen dari luas wilayah, namun saat ini baru sekitar 17 persen. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita kejar bersama,” pungkasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, penyuluh, peneliti, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani hutan di Indonesia. (rni/aha)