Anggaran IPDN 2026 Naik, Komisi II DPR Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur

PARLEMENTARIA, Sumedang – Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), baik dari sisi pembelajaran maupun pengembangan kelembagaan. Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke kampus IPDN di Sumedang, Jawa Barat, Rabu (12/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Komisi II DPR RI menilai penguatan IPDN penting sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan kader birokrasi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan terdapat dua komitmen utama DPR RI yang menjadi fokus dalam kunjungan kerja tersebut.

“Satu, komitmen DPR RI untuk terus mendukung keberlanjutan dan kemajuan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam segala aspek pembelajaran dan kegiatan-kegiatan non-pembelajaran,” ujar Rifqi di Sumedang, Jawa Barat pada Rabu (12/3/2026) usai pertemuan dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri, Rektor dan jajaran IPDN serta alumni sekolah kedinasan tersebut.

Didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto serta Rektor IPDN, Rifqi menjelaskan bahwa dukungan DPR RI terhadap penguatan IPDN juga diwujudkan melalui peningkatan alokasi anggaran. Ia menyampaikan pada tahun 2025 anggaran IPDN berada di kisaran Rp578 miliar dan pada tahun 2026 meningkat menjadi sekitar Rp814 miliar.

“Kami juga akan mengupayakan percepatan atau akselerasi pembangunan infrastruktur di IPDN yang berdasarkan jumlah praja dan ketersediaan infrastruktur yang ada itu belum berbanding proporsional. Karena itu kami mengupayakan adanya bantuan Presiden untuk nanti diberikan kepada IPDN tahun 2026 ini,” tutur politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Selain penguatan kelembagaan dan infrastruktur, Komisi II DPR RI juga menegaskan komitmen untuk mempererat hubungan dengan ekosistem purna praja di seluruh Indonesia. Dalam kunjungan tersebut turut hadir para gubernur, bupati, wali kota serta sejumlah pejabat eselon I dari Kementerian/Lembaga yang merupakan alumni APDN, STPDN, maupun IPDN.

“Bagi kami penting karena para alumni purna praja ini adalah backbone bagi birokrasi kita dan tidak ada satupun visi, misi pembangunan, pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, tanpa didukung oleh birokrasi bisa berjalan dengan baik dan efektif,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Komisi II DPR RI menilai penting membangun hubungan emosional yang kuat antara DPR RI dengan para purna praja. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dengan para alumni IPDN yang saat ini berkiprah di berbagai tingkatan pemerintahan.

Sebagai informasi, pagu DIPA IPDN pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp814.828.882.000 yang dialokasikan untuk layanan praja sebesar Rp416 miliar dan dukungan administrasi Rp398 miliar. Sebanyak 66,53 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk kampus IPDN di Jatinangor dan Jakarta, sementara sisanya tersebar di kampus IPDN Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat dengan kisaran alokasi 4,79 persen hingga 7,03 persen.

Sementara itu, terkait rencana bantuan Presiden untuk penguatan infrastruktur IPDN, Kementerian PU telah melakukan survei pada tahun 2025. Bantuan tersebut direncanakan senilai Rp103 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan 72 ruang kelas serta perbaikan 10 wisma praja utama. •ysm,uc/um