Komunikasi Publik Tidak Utuh Penyebab Panic Buying Pembelian BBM di Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional.

Hal ini menyusul munculnya kekhawatiran di tengah masyarakat setelah pernyataan pemerintah mengenai ketahanan stok BBM nasional yang berada pada kisaran 21–25 hari.

Menurut Nevi, informasi mengenai kapasitas cadangan operasional BBM tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada panic buying di sejumlah daerah.

Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa komunikasi publik yang tidak utuh dapat memicu kekhawatiran yang berlebihan.

“Ketika masyarakat mendengar bahwa stok BBM hanya tersedia untuk sekitar tiga minggu, sebagian orang langsung menganggap akan terjadi kelangkaan. Padahal yang dimaksud adalah kapasitas cadangan operasional di tangki penyimpanan nasional, bukan berarti pasokan BBM akan habis dalam waktu tersebut,” ujar Nevi dalam keterangannya kepada Parlementaria, Rabu (11/3/2026) di Jakarta.

Politisi asal Sumatra Barar ini menjelaskan bahwa fenomena panic buying biasanya dipicu oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpastian informasi, psikologi massa, serta kekhawatiran terhadap situasi geopolitik global. Ia menilai bahwa eskalasi konflik internasional juga sering memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap stabilitas pasokan energi dunia.

“Sering kali rasa takut masyarakat lebih besar daripada kondisi sebenarnya. Ketika sebagian orang mulai menimbun BBM, masyarakat lain ikut melakukan hal yang sama. Inilah yang kemudian memicu antrean panjang di SPBU dan mengganggu distribusi,” jelasnya.

Nevi menambahkan bahwa panic buying justru dapat menciptakan kelangkaan buatan atau artificial scarcity. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu sistem distribusi energi nasional dan bahkan mendorong kenaikan harga di tingkat masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan berbasis data. Selain itu, stabilitas distribusi dari kilang ke depo hingga ke SPBU harus dijaga agar pasokan tetap lancar di seluruh wilayah.

“Pengawasan terhadap potensi penimbunan dan penyalahgunaan BBM juga harus diperketat, terutama dalam situasi yang rentan memicu spekulasi,” tegasnya.

Lebih jauh, Nevi menilai bahwa momentum ini harus menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memperkuat cadangan energi nasional. Saat ini cadangan BBM Indonesia masih jauh di bawah banyak negara lain, seperti Jepang yang memiliki cadangan hingga sekitar 254 hari, Amerika Serikat sekitar 90–120 hari, serta Uni Eropa dan China yang rata-rata memiliki cadangan minimal 90 hari.

“Penguatan cadangan energi strategis harus menjadi agenda jangka panjang. Peningkatan kapasitas tangki penyimpanan serta pembangunan cadangan energi nasional merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di masa depan,” tutup Nevi Zuairina. •rdn