//
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, dalam pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/2/2026).
PARLEMENTARIA, Makassar – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti persoalan pembayaran share dana Peserta Bantuan Iuran (PBI) daerah. Hal itu terungkap dalam pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Felly menekankan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menyoroti laporan terkait share dana sebesar Rp300 miliar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan untuk mendukung pembiayaan PBI daerah di 26 kabupaten/kota.
“Dari sisi kesehatan, saya menyoroti pelayanan, khususnya kepesertaan PBI daerah. Memang dilaporkan ada Rp300 miliar yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Namun saya menerima laporan bahwa sejak 2024 share ini belum dibayarkan. Ini tentu bisa menghambat pengobatan bagi peserta PBI,” tegas Felly.
Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut menjelaskan apabila masyarakat mampu, mereka dapat menjadi peserta mandiri. Namun, bagi masyarakat yang tidak mampu, terhentinya pembayaran share tersebut berpotensi langsung berdampak pada akses layanan kesehatan.
“Nah ini menyangkut masyarakat langsung, masyarakat yang kurang mampu. Kami meminta agar kewajiban ini dapat segera diselesaikan, sambil menunggu usulan agar pembayaran share dari pemerintah pusat dapat direalisasikan,” ujarnya.
Felly juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi sebagai “orang tua” dari 26 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan.
Diungkapkannya bahwa secara perhitungan anggaran, terdapat skema pengembalian manfaat ke daerah yang nilainya lebih dari 70 persen dari dana yang dibayarkan. Artinya, dukungan anggaran kesehatan tersebut pada akhirnya juga kembali memperkuat kapasitas layanan kesehatan daerah, khususnya infrastruktur.
“Kalau infrastruktur kesehatan betul-betul dipenuhi oleh pemerintah daerah, maka manfaat yang kembali ke daerah itu bisa lebih dari 70 persen dari yang dibayarkan. Ada rumusnya. Karena itu ini menjadi penting untuk diperhatikan,” jelasnya.
Meski secara umum laporan dari pemerintah daerah disampaikan dalam kondisi baik, Felly mengingatkan agar tidak menutup mata terhadap potensi persoalan di lapangan, terutama yang menyangkut masyarakat kurang mampu.
“Semua memang penting, mulai dari tenaga kerja sampai gizi. Tapi kalau bicara penerima bantuan iuran, ini menyangkut masyarakat di bawah. Ini yang harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses, bersama Anggota Komisi IX DPR RI Sukur H. Nababan, Vita Ervina, Indah Kurnia, Ravindra Airlangga, Heru Tjahjono, Teti Rohatiningsih, H. Obon Tabroni, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Netty Prasetiyani, Muh. Haris, Sahidin, Sri Meliyana, Nafa Urbach, Ashabul Kahfi, Cellica Nurrachadiana, Lucy Kurniasari, serta anggota lainnya dari berbagai fraksi.
Pertemuan juga dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Bappeda, Kepala Balai Besar POM, perwakilan Badan Gizi Nasional, BKKBN, UPT BP2MI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Direktur RSUD Provinsi, perwakilan Puskesmas, kader Posyandu, IDI, APINDO, serikat pekerja, hingga Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar.
Sebagaimana diketahui, Komisi IX DPR RI memiliki lingkup pengawasan terhadap mitra kerja di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pelindungan pekerja migran, hingga jaminan sosial, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BP2MI, BPOM, Badan Gizi Nasional, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IX DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan optimal, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, tetap terjamin dan berkelanjutan.
Pertemuan lantas ditutup dengan penyerahan simbolis dari Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI kepada segenap masyarakat penerima santunan BPJS Ketenagakerjaan dan sesi foto bersama. •pun/rdn
