//
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dengan Gubernur Jawa Tengah beserta para pemangku kepentingan terkait di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jum’at.
PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mendorong percepatan perbaikan infrastruktur di Jawa Tengah menjelang arus mudik Lebaran. Langkah ini, nilainya, perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
“Penanganan sudah dimulai sejak pertengahan Januari sesuai penjelasan dari pak Gubernur Jateng beserta jajaranya, harapannya H-10 Lebaran seluruhnya sudah tertangani,” ujar Sudjatmiko usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dengan Gubernur Jawa Tengah beserta para pemangku kepentingan terkait di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jum’at (20/2/2026).
Meski demikian, kata Politisi F-PKB ini, menilai sejumlah titik masih perlu memperoleh perhatian, terutama di jalur Pantai Selatan (Pansela) Jawa yang masih memerlukan penanganan serius. Apalagi, ujarnya, kondisi jalan di tingkat kabupaten juga dinilai masih membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat agar perbaikan dapat berjalan optimal.
“Untuk jalan tol dan jalur Pantura relatif siap, namun di jalan kabupaten masih membutuhkan dukungan, terutama untuk memperlancar arus mudik,” jelasnya.
Selain perbaikan jalan, Legislator Dapil Jabar VI ini juga menyoroti berbagai persoalan lain yang berpotensi mengganggu kelancaran mudik, seperti banjir, perlintasan kereta api tanpa palang pintu, hingga minimnya penerangan jalan. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut harus ditangani secara terintegrasi karena saling berkaitan.
Ia pun menegaskan, penanganan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Menurutnya, prioritas penanganan juga perlu difokuskan pada wilayah yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas.
“Infrastruktur ini sifatnya kompleks, mulai dari kabupaten, provinsi hingga pusat harus diperhatikan. Yang paling utama adalah yang berdampak langsung bagi masyarakat dan arus lalu lintas,” ungkapnya.
Dalam konteks penganggaran, jelasnya, Komisi V DPR menekankan pentingnya penentuan skala prioritas. “Yang harus diprioritaskan adalah sektor yang paling banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan menunjang mobilitas,” katanya.
Sudjatmiko juga menyoroti persoalan banjir dan kerusakan jalan yang kerap terjadi di Jawa Tengah. Ia menjelaskan masalah tersebut tidak bisa dilihat secara sederhana karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi lingkungan hingga aktivitas manusia.
Berdasarkan pengamatannya, banjir kerap dipicu oleh kombinasi curah hujan tinggi, penurunan muka tanah, hingga fenomena rob akibat kenaikan air laut. Sementara itu, kerusakan jalan salah satunya disebabkan oleh kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
“Masalah banjir dan jalan rusak ini kompleks. Ada faktor alam, ada juga faktor manusia seperti ODOL. Ke depan, kebijakan zero ODOL diharapkan bisa mengurangi kerusakan jalan,” tutupnya. •/um
