Soroti Pembangunan PIK 2, Legislator: Jangan Sampai Hanya Jadi Kawasan Elit

PARLEMENTARIA, Tangerang — Pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 mendapat sorotan dari Anggota Komisi VII DPR RI Mujakkir Zuhri. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke kawasan tersebut, Mujakkir yang merupakan putra daerah asli pesisir Tangerang mengungkapkan kegelisahannya terkait dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan langsung oleh warga sekitar.

Ia mengenang masa lalunya di wilayah tersebut yang kini telah berubah total akibat pembangunan. Bahkan pihaknya menilai, banyak warga lokal kehilangan akses dan tempat mata pencaharian yang mayoritas adalah nelayan akibat dari pembangunan yang masif di daerah tersebut.

“Saya tahu persis wilayah pantai, mulai dari Dadap sampai ke Rambu Betis. Persis, karena memang itu tadi apa yang disampaikan tuh, kayak sungai Lurus, sungai Tahang, itu tempat saya mancing semua. Tempat saya main, sekarang hilang,” terang Mujakkir saat pertemuan dengan pengelola kawasan PIK 2, perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, dan Kementerian Ekraf di Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Meski mengapresiasi kemajuan fisik bangunan yang luar biasa, Mujakkir memperingatkan agar pembangunan tidak meminggirkan warga asli. Hal ini dikarenakan adanya potensi kesenjangan sosial yang sangat kontras antara kemewahan di dalam kawasan dengan kondisi di luar kawasan. Ia juga menyoroti harga-harga di kawasan PIK 2 yang dinilai tidak terjangkau bagi masyarakat lokal maupun warga dari wilayah Pantura Tangerang.

“Juga masyarakat yang datang ke sini, dari Pantura, ah mau jalan-jalan ini ke PIK, luar biasa, saya juga sering datang. Tidak ada tempat makanan yang murah. Mahal semua. Ini jangan sampai PIK 2 ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya duit. Tapi tolonglah, kita sediakan tempat-tempat khusus, Pak. Minimal sepadan dengan orang Pantura,” tambahnya.

Tak hanya itu, dampak lingkungan menjadi poin krusial yang dibahas terkait pembangunan kawasan PIK 2. Mujakkir menyebut bahwa “betonisasi” telah menghilangkan daerah resapan air, sehingga banjir kini lebih sering melanda pemukiman warga. Mobilisasi kendaraan proyek yang melebihi kapasitas jalan dinilai menjadi penyebab hancurnya infrastruktur publik di sekitar proyek. Ia meminta ketegasan dari pemerintah daerah dan pengelola untuk mengawasi tonase kendaraan yang lewat.

“Kasihanlah dengan masyarakat kita yang sekarang infrastrukturnya hancur, Pak. Hancur luar biasa. Yang itu betonisasi kalau dibangun itu ukurannya minimal 5 tahun harus buat. Tapi 8 bulan, 1 tahun itu sudah hancur. Karena apa? Lalu lalang mobil yang overload, yang kekuatan jalan kamu pakai cuma 15 ton, itu dilewati oleh 40 ton. Jalan provinsi aja engga kuat, apalagi jalan kabupaten,” tegas Mujakkir. •nap/aha