Industri Susu Nasional Pegang Peran Strategis dalam Program MBG

PARLEMENTARIA, Cikarang — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti masih besarnya ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan susu nasional. Ia menegaskan pemerintah harus segera menutup celah pasokan tersebut demi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saleh menyampaikan, sejak diluncurkan, program MBG telah menunjukkan capaian yang cukup baik dan terus ditekankan agar tidak berhenti serta ditingkatkan dari waktu ke waktu. Namun demikian, menurutnya, seluruh komponen pendukung MBG harus dipastikan terpenuhi, terutama susu sebagai salah satu sumber gizi penting bagi anak-anak.

“Susu adalah salah satu makanan bergizi yang dapat meningkatkan kecerdasan anak-anak kita. Karena itu, ini tidak boleh dilupakan dan ditinggalkan,” ujar Saleh saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT Frisian Flag Indonesia di Cikarang, Kamis (5/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI meninjau langsung kemampuan industri susu nasional dalam memenuhi kebutuhan di lapangan. Dari hasil temuan, Saleh menilai masih terdapat jarak yang cukup besar antara kebutuhan riil masyarakat dan kapasitas produksi perusahaan.

“Kalau kebutuhannya mencapai 66 juta sementara produksi hanya 20 juta, berarti ada sekitar 40 juta kekurangan. Kekurangan tersebut harus dipenuhi dan dikejar oleh pemerintah,” tegasnya.

Dalam konteks kebijakan nasional, penguatan konsumsi pangan bergizi, termasuk melalui Program Makan Bergizi Gratis semakin menegaskan pentingnya keberadaan industri pengolahan susu yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Program MBG menempatkan produk susu sebagai bagian dari ekosistem pangan bernutrisi yang membutuhkan dukungan industri dengan kapasitas produksi memadai, standar mutu yang tinggi, serta rantai pasok yang stabil dan terintegrasi dengan sumber bahan baku dalam negeri.

Keterbatasan pasokan tersebut berdampak langsung pada rendahnya frekuensi konsumsi susu anak. Saleh menyayangkan fakta bahwa anak-anak Indonesia saat ini diperkirakan belum mengonsumsi susu setiap hari, melainkan baru sekitar tiga kali dalam seminggu.

Ia pun mempertanyakan langkah konkret pemerintah ke depan untuk menutup defisit pasokan tersebut, baik melalui masuknya investor baru, peningkatan kapasitas industri dalam negeri, maupun opsi kebijakan lain yang dinilai strategis.

Selain itu, Saleh menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan profesionalisme peternak lokal. Menurutnya, masih banyak susu hasil peternak yang belum memenuhi standar industri, sehingga tidak dapat terserap optimal oleh perusahaan pengolahan.

“Ini menjadi tugas pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk memberikan pendidikan dan edukasi agar peternak kita bisa lebih profesional,” katanya.

Saleh menegaskan, upaya pemenuhan kebutuhan susu nasional harus dilakukan secara terintegrasi dan selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo, sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja serta memperkuat kemandirian industri pangan nasional. •ysm/aha