//
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Diklat Industri (BDI) Medan di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026). Foto: Um/Karisma.
PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti tingginya harga gas industri yang dinilai membebani biaya produksi manufaktur dan berpotensi menekan daya saing industri nasional. Hal itu disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Diklat Industri (BDI) Medan di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Ia pun menegaskan kehadiran Komisi VII DPR bukan untuk sekadar mendengar laporan positif, melainkan mendalami persoalan riil yang dihadapi pelaku industri, khususnya terkait pasokan dan harga energi. “Kedatangan Komisi VII bukan ingin mendengar yang baik-baik saja. Kami datang untuk mendalami apa saja yang terjadi sebenarnya, terutama ketika kita bicara masalah gas dan energi,” ujar Novita.
Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa biaya energi, terutama gas, merupakan komponen inti dalam struktur biaya industri manufaktur. Ketika harga gas tinggi, menurutnya, biaya operasional industri ikut terdorong naik dan berdampak langsung pada kemampuan produksi serta daya beli pasar.
“Industri manufaktur muaranya di biaya energi. Kalau biaya gas mahal, otomatis operasional menjadi mahal. Sementara daya beli masyarakat sedang tertekan, akhirnya stok menumpuk dan aktivitas industri bisa melambat,” terangnya.
Di sisi lain, Novita juga menyinggung adanya indikasi penurunan pasokan dari sumber tertentu yang membuat perusahaan harus mencari alternatif bahan baku atau sumber energi lain dengan biaya logistik lebih tinggi. Kondisi tersebut, lanjutnya, memperberat struktur biaya industri.
Oleh sebab itu, dirinya mendesak adanya langkah konkret dari perusahaan gas negara terkait opsi menekan harga gas industri agar lebih kompetitif dan terjangkau bagi pelaku usaha. Selain soal harga, ia juga menyoroti ketimpangan infrastruktur gas.
Tidak henti, ia menyebut sumber gas baru mulai berkembang di sejumlah wilayah, namun pusat industri masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Akibat keterbatasan jaringan pipa transmisi dan fasilitas regasifikasi ini, terangnya, membuat distribusi gas belum optimal dan menambah biaya penyaluran.
Maka dari itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu berharap pembangunan infrastruktur gas dikawal supaya pemanfaatan sumber gas domestik bisa lebih merata dan efisien bagi kawasan industri. Menutup pernyataan, ia menegaskan Komisi VII ingin memastikan kebijakan sektor gas dan energi tidak berhenti pada target output, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi penguatan industri manufaktur nasional.
“Kami ingin hasilnya bukan hanya output, tapi outcome dan dampak besar bagi kemajuan industri manufaktur nasional,” tegas Novita. •um/aha
