Pengelolaan Perbatasan Negara Harus Dibahas Melalui Pembentukan Pansus Lintas Komisi

PARLEMENTARIA, Jayapura – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai pengelolaan wilayah perbatasan negara membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang bersifat lintas komisi. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Panja Perbatasan Negara Komisi II DPR RI ke Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026). 

“Idealnya persoalan pengelolaan perbatasan kita ini harus ditangani oleh lintas komisi dalam bentuk Pansus. Kalau Panja yang hanya Komisi II, jujur saja sangat kewalahan,” ujar Taufan.

Menurut Taufan, isu mendasar dalam pengelolaan perbatasan adalah minimnya pelibatan masyarakat setempat. Padahal, masyarakat perbatasan merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayahnya. “Yang paling mendasar menurut saya adalah daerah perbatasan yang begitu panjang bentangannya semestinya ada pelibatan masyarakat. Tapi ini yang saya lihat masih minim sekali,” tegasnya.

Ia menyoroti realitas di lapangan, di mana masyarakat perbatasan justru lebih bergantung pada negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kondisi tersebut dipicu oleh perbedaan harga barang yang jauh lebih murah di negara lain dibandingkan di wilayah Indonesia. 

“Saudara-saudara kita di perbatasan itu lebih tertarik belanja kebutuhan pokok ke negara tetangga karena harganya lebih murah dibanding negara kita,” ungkap Taufan usai mengikuti pertemuan dengan Wamendagri serta Gubernur Papua di Gedung Gubernur Papua di kota Jayapura, Rabu (4/2/2026).

Taufan menekankan pentingnya kehadiran negara secara nyata melalui kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat perbatasan. Ia menilai skema subsidi kebutuhan dasar perlu dipertimbangkan sebagai bentuk perlindungan negara. 

“Negara harus hadir. Mungkin sebelum pertemuan ekonomi seperti yang didambakan Pak Prabowo, itu dilakukan subsidi agar kebutuhan pangan masyarakat tidak merasa terbebani,” ujar politisi Fraksi Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Taufan menilai lemahnya pengelolaan perbatasan juga disebabkan oleh belum solidnya keterlibatan kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, persoalan perbatasan tidak bisa dibebankan hanya pada satu atau dua institusi saja. “Kalau kita punya komitmen kuat, semua kementerian dan lembaga harus terlibat dan menyatu. Kalau hanya beberapa saja, hasilnya ada, tapi tidak sesuai ekspektasi kita,” jelas legislator dapil Sulsel II tersebut.

Ia kemudian membandingkan kondisi pengelolaan perbatasan Indonesia dengan negara lain di kawasan. Taufan mencontohkan Singapura dan Malaysia yang dinilainya telah mengelola wilayah perbatasan secara modern dan terintegrasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

“Singapura sudah punya alat sensor gerak, ada pergerakan sedikit saja langsung terdeteksi. Malaysia juga rutin menjaga perbatasannya dan itu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya,” paparnya 

Taufan menegaskan bahwa Indonesia seharusnya mampu melakukan hal yang sama jika memiliki keseriusan dan komitmen politik yang kuat. Untuk itu, ia kembali mendorong pembahasan perbatasan dilakukan secara lintas komisi dan lintas kementerian melalui Pansus DPR RI. 

“Kenapa kita tidak bisa? Ini harus bisa. Semua variabel tantangan itu harus kita jawab melalui Pansus lintas komisi dan lembaga,” ujarnya.

Meski demikian, Taufan mengaku optimistis melihat semangat dan komitmen pimpinan serta seluruh anggota Komisi II DPR RI dalam memperjuangkan isu perbatasan negara. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memikirkan solusi terbaik demi kedaulatan dan martabat bangsa. “Saya yakin tidak ada yang tidak bisa kalau kita punya komitmen dan integritas yang kuat. Karena perbatasan adalah wajah dan halaman terdepan negara di bumi Indonesia,” pungkas Taufan. •mri/rdn