Kebijakan Kemendiktisaintek Perlu Lebih Berdampak Langsung ke Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) pada tahun anggaran 2025. Meski begitu, ia menekankan agar capaian tersebut tidak berhenti pada aspek penyerapan anggaran, melainkan benar-benar menghadirkan manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

“Menyimak paparan yang disampaikan oleh Mendikti tadi, yang pertama kami dari Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian kinerja tahun anggaran 2025. Namun demikian, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan-catatan terkait dengan dampak manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Agung dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Mendiktisaintek di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, lanjutnya, ia menilai bahwa kebijakan pendidikan tinggi harus mampu menghadirkan sentuhan nyata APBN di tengah masyarakat. Maka dari itu, Agung secara khusus menyoroti minimnya sosialisasi sejumlah kebijakan pendidikan tinggi, salah satunya Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Ia menilai kebijakan tersebut memiliki tujuan yang sangat baik untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat usia produktif yang telah bekerja namun belum bergelar sarjana.

“Maksud dan tujuan dari kebijakan ini sangat-sangat bagus. Namun demikian, kurang tersosialisasikan di kampus mana saja, kriterianya seperti apa, negeri atau swasta,” katanya.

Agung menceritakan bahwa saat masa reses, Ia menemukan sejumlah perguruan tinggi swasta yang telah bekerja sama dengan industri dan menerapkan skema RPL bagi pekerja. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut belum tersosialisasi secara optimal karena DPR baru mengetahui praktik pelaksanaannya setelah turun langsung ke lapangan.

Selain RPL, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya perluasan dan penguatan program KIP Kuliah. Ia menilai, kehadiran program tersebut memiliki dampak emosional dan sosial yang sangat besar bagi masyarakat. Terlebih, masih banyak anak yang terpaksa menghentikan kuliah karena keterbatasan ekonomi.

“Saya kalau ngomong KIP itu bangga, Pak, di daerah. Orang tua itu nangis, Pak. Sampai dipeluk,” katanya.

Maka dari itu, Ia mendorong adanya peningkatan alokasi KIP Kuliah dengan memberdayakan peran anggota DPR dalam penyaluran.

Selain isu akses pendidikan, Agung turut menyinggung kebijakan penelitian dosen. Ia mendorong agar riset tidak hanya berbasis idealisme akademik, tetapi juga diarahkan pada penelitian tematik berbasis persoalan lokal.

“Seperti di daerah pemilihan kami, kemiskinan ekstrem, angka putus sekolah, stunting. Ini diperbanyak dengan penelitian-penelitian yang tematik dan menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah,” ujar Agung.

Menutup pernyataannya, Agung menilai arah kebijakan pendidikan nasional saat ini telah berada di jalur yang tepat. Ia menyebut berbagai program Presiden, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, PIP, dan Sekolah Garuda, merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan mendasar pendidikan dan kesejahteraan.

“Ini sudah on the track menurut saya dalam hal kebijakan pendidikannya. Dan langkah-langkah Presiden yang sudah on the track ini supaya bisa ditingkatkan lagi,” tutupnya. •hal/rdn