E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Haji|timwas haji|RUU Masyarakat Adat|Pendidikan|PPPK|Rapat Paripurna|Kesehatan|Judol|Hantavirus|energi|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Gerimis
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 62%
Angin: 11 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Haji|timwas haji|RUU Masyarakat Adat|Pendidikan|PPPK|Rapat Paripurna|Kesehatan|Judol|Hantavirus|energi|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Gerimis
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 62%
Angin: 11 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Haji|timwas haji|RUU Masyarakat Adat|Pendidikan|PPPK|Rapat Paripurna|Kesehatan|Judol|Hantavirus|energi|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Gerimis
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 62%
Angin: 11 km/h
/
/
Berita/Industri dan Pembangunan

Libatkan Masyarakat, Pengelolaan Hutan Harus Tetap Kedepankan Prinsip Keberlanjutan

Diterbitkan
Selasa, 3 Feb 2026 10.27 WIB
Bagikan:
Libatkan Masyarakat, Pengelolaan Hutan Harus Tetap Kedepankan Prinsip Keberlanjutan

Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah saat mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa.

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Perhutani Provinsi Jawa Timur untuk meninjau langsung berbagai persoalan pengelolaan hutan di wilayah tersebut. Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah, mengatakan kunjungan ini bertujuan menggali kondisi riil di lapangan, mengingat Perhutani Jawa Timur mengelola sekitar 1,1 juta hektare kawasan hutan, yang terdiri atas sekitar 300 ribu hektare hutan lindung dan lebih dari 700 ribu hektare kawasan produksi perhutanan sosial.

Menurut Sumail, Perhutani tidak hanya mengemban fungsi perlindungan dan konservasi hutan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar serta berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, Legislator Dapil Jawa Timur III ini menegaskan bahwa pengelolaan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan agar kelestarian hutan tetap terjaga.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan kerusakan hutan yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap kawasan Perhutani secara legal. Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mendorong Perhutani agar melibatkan masyarakat secara lebih utuh dan komprehensif melalui program perhutanan sosial, disertai pembinaan, pendampingan, dan edukasi.

“Masyarakat boleh beraktivitas di kawasan tertentu, tetapi tetap harus menjaga tegakan hutan agar tetap lestari,” ujar Sumail Abdullah kepada Parlementaria usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (30/01/2026).

Lebih lanjut, Sumail menekankan bahwa upaya pelibatan masyarakat ini penting untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih luas, seperti banjir dan bencana ekologis akibat kerusakan hutan dan alih fungsi lahan. “Konsentrasi kita adalah bagaimana hutan tetap lestari dan tidak menimbulkan bencana lingkungan seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain,” tutupnya. •aas/rdn

Berita terkait

Fikri Faqih: Program Pengelolaan Sampah Harus Libatkan Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat
Fikri Faqih: Program Pengelolaan Sampah Harus Libatkan Masyarakat
Pengelolaan Hutan Harus Berorientasi Pelestarian Ekologi Bukan Komersialisasi!
Industri dan Pembangunan
Pengelolaan Hutan Harus Berorientasi Pelestarian Ekologi Bukan Komersialisasi!
Potensi Tambak Udang di TN Karimunjawa Harus Perhatikan Prinsip Keberlanjutan
Industri dan Pembangunan
Potensi Tambak Udang di TN Karimunjawa Harus Perhatikan Prinsip Keberlanjutan
Tags:#Seputar Parlemen#Komisi IV
Sebelumnya

POJK Akses Pembiayaan UMKM Jadi Kunci Perluasan Kredit Usaha Mikro di Daerah

Selanjutnya

Meity Rahmatia Tekankan Perlindungan Nyata dan Cepat bagi Nenek Saudah

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(817)
  • Industri dan Pembangunan(3018)
  • Isu Lainnya(1006)
  • Kesejahteraan Rakyat(2935)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3647)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Lomba Foto Kreatif SAPA Sayembara Parlementaria
LOKAS

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Reses|Haji|timwas haji|RUU Masyarakat Adat|Pendidikan|PPPK|Rapat Paripurna|Kesehatan|Judol|Hantavirus|energi|Judi Online|321 WNA
Jakarta:
Gerimis
31°C
Terasa: 36°C
Lembab: 62%
Angin: 11 km/h