//
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, saat melakukan kunjungan reses dan dialog dengan puluhan pengelola Bank Sampah Sampurna Berkah di Kecamatan Dukuhhturi, Tegal. Foto: Ist/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak Pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk segera menyertakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Desakan ini muncul setelah Fikri melakukan kunjungan reses dan dialog dengan puluhan pengelola Bank Sampah Sampurna Berkah di Kecamatan Dukuhhturi, Tegal, pada masa reses bulan Oktober 2025.
Fikri menegaskan bahwa Pemda tidak akan mampu mengatasi persoalan sampah tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Mengingat Kabupaten Tegal setiap hari menghasilkan lebih dari 670 ton sampah, program pemerintah harus didekati dengan pola kerja sama, terutama dengan komunitas yang sudah memiliki kepedulian.
“Kita tahu bahwa di Kabupaten (Tegal) setiap hari itu lebih dari 670 ton sampah yang harus dikelola. Nah, ini kalau kemudian tidak ada tindak lanjut, edukasi kepada masyarakat, kepedulian kepada masyarakat atau pengelolaan sampah berbasis masyarakat, saya kira pemerintah akan kesulitan,”kata Fikri di Tegal, Jawa Tengah, Minggu (2/11/2025).
Politisi Fraksi PKS ini mengkritik kendala yang dihadapi pengelola Bank Sampah Sampurna Berkah, mulai dari keterbatasan armada hingga minimnya dukungan inovasi. Fikri mencontohkan, Bank Sampah di sana sudah memiliki inovasi mengepres sampah kain menjadi menyerupai batako, tetapi dukungan lintas instansi masih minim.
“Ini mereka sudah ada inovasi bahkan sampah kain itu di-press bisa menjadi seperti batu bata misalnya, batako itu. Ini kan kalau kemudian dihubungkan tidak hanya dengan Dinas Lingkungan Hidup, tetapi Dinas Lingkungan Hidup nanti kerja sama dengan Dinas Perindustrian, misalnya,” jelasnya, seraya membandingkan potensi Tegal yang dijuluki “Jepangnya Indonesia” dalam bidang industri.
Fikri menyimpulkan, kehadiran komunitas seperti Bank Sampah Sampurna Berkah adalah “jalan yang luar biasa” yang harus direspons oleh pemerintah.
“Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat juga peduli pengelolaan sampah berbasis masyarakat, karena mereka sudah peduli,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Bank Sampah Sampurna Berkah, Sofie, menceritakan bahwa komunitasnya berdiri sejak 2018 dengan tujuan utama mengedukasi warga agar tidak membuang sampah di sungai atau membakarnya.
Sofie melihat peluang besar untuk mengajak ibu-ibu mendaur ulang sampah demi kebaikan lingkungan. •tn/rdn
