Cheroline: Pengelolaan Sampah Harus Merata hingga Indonesia Timur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew mendorong pemerintah memastikan program pengelolaan sampah tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau daerah-daerah di Indonesia timur. Menurutnya, persoalan persampahan merupakan masalah nasional yang membutuhkan penanganan secara merata sesuai kondisi masing-masing daerah.

Caroline menyoroti kondisi pengelolaan sampah di sejumlah wilayah Papua, termasuk masih terjadinya kebakaran di tempat pemrosesan akhir (TPA). Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat agar kebijakan dan program pengelolaan sampah dapat benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.

“Untuk itu, makanya tadi saya minta supaya kita bersama-sama turun, agar mereka dapat melihat langsung kondisi yang ada di daerah. Dengan turun sama-sama kan mereka melihat, dan harusnya kalau kita turun bersama-sama ada langkah konkret dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait masalah persampahan,” ujar Cheroline di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Plt. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, di ruang rapat Komisi XII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai, program pengelolaan sampah perlu disesuaikan dengan kesiapan daerah. Kebijakan pemilahan sampah misalnya, jika diterapkan tanpa didukung sistem pengangkutan dan pengelolaan yang memadai justru dapat menimbulkan persoalan baru, terutama ketika sampah organik yang telah dipilah tidak segera diangkut dan akhirnya membusuk.

“Artinya sudah dipilah-pilah, tapi ternyata memang saat pengangkutannya juga belum sesering, artinya ada pembusukan di situ, malah menimbulkan polusi sendiri,” katanya.

Selain itu, menurutnya, pendampingan dan bimbingan teknis kepada Masyarakat sangat penting dalam mengatasi masalah sampah. dukasi mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi sesaat, melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan agar menjadi kebiasaan masyarakat.

Salah satu upaya yang didorongnya adalah memasukkan pendidikan pengelolaan sampah ke dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, pemahaman mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik dapat ditanamkan sejak usia dini dan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari.

“Kalau hanya melalui sosialisasi, satu hari orang datang setelah sosialisasi kan lupa, tapi kalau ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, kayak mereka di sekolah, dari anak-anak masih kecil-kecil itu, diajarkan pemilahan sampah, kayak ini sampah organik, sampah bekas makan dipisah, ini sampah plastik dipisah, pasti perilaku itu akan tertanam sampai mereka dewasa,” jelasnya.

Cheroline menilai target penyelesaian persoalan sampah tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan sosialisasi. Perubahan perilaku masyarakat harus berjalan beriringan dengan kesiapan infrastruktur, sistem pengangkutan, pengolahan, serta pendampingan yang berkelanjutan.

Ia juga mendorong adanya kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan apabila hanya dibebankan kepada salah satu pihak.

“Jadi harus ada kerja sama yang baik antara pusat dan daerah, sehingga mereka berkolaborasi sama-sama, bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan,” tegas Cheroline.

Lebih lanjut, Cheroline meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi pengelolaan sampah di wilayah timur Indonesia. 

Ia menilai program-program persampahan perlu hadir secara adil di seluruh daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kesiapan masing-masing wilayah. “Permasalahan sampah ini bisa terkelola dengan baik, mungkin menurut saya, berapa kali pun saya sarankan, ini harus ada perubahan perilaku,” pungkasnya. (ayu/aha)