Komisi X Awasi Kesiapan BPS Jatim Hadapi Sensus Ekonomi 2026

PARLEMENTARIA, Surabaya — Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur guna mengawasi secara langsung kesiapan daerah dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek teknis hingga koordinasi lintas pemangku kepentingan berjalan optimal.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang membutuhkan kesiapan matang, terutama di daerah dengan aktivitas ekonomi besar seperti Jawa Timur. Karena itu, DPR perlu memperoleh gambaran langsung terkait berbagai potensi kendala di lapangan.

“Kunjungan kerja ini kami laksanakan sebagai bentuk pengawasan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kesiapan BPS di daerah, khususnya di Jawa Timur, dalam rangka mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi di lapangan,” ujar Lalu Hadrian Irfani dalam sambutannya di Kantor BPS Jatim, Surabaya, Kamis (29/1/2026).

Ia mengakui bahwa pelaksanaan sensus ekonomi bukan pekerjaan mudah, terlebih ketika harus berhadapan dengan perusahaan besar dan sektor industri skala menengah hingga besar. Meski demikian, Komisi X meyakini kapasitas dan pengalaman BPS mampu mengatasi tantangan tersebut.

“Kami menyadari sensus ekonomi ini tidak mudah, apalagi ketika berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun kami meyakini kemampuan dan kematangan BPS dapat menuntaskan kendala-kendala yang ada di lapangan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi X juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara BPS pusat, BPS daerah, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan sensus berjalan efektif dan akurat.

Menurut Lalu, hasil kunjungan kerja ini nantinya akan menjadi dasar bagi DPR dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, konstruktif, dan solutif guna memperkuat kelembagaan statistik nasional. “Kami ingin memastikan berjalannya koordinasi yang efektif antara BPS pusat, BPS daerah, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Temuan dari kunjungan kerja ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan ke depan,” ujarnya.

Selain itu, Komisi X juga menggali informasi rinci terkait kesiapan teknis pelaksanaan sensus, mulai dari perencanaan, kesiapan sumber daya manusia, dukungan anggaran, logistik, hingga infrastruktur teknologi informasi. Aspek perlindungan petugas sensus, kualitas dan kerahasiaan data, serta mekanisme evaluasi turut menjadi perhatian.

Tak hanya itu, DPR juga menyoroti dukungan konkret Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik dalam fasilitasi lapangan, sosialisasi kepada pelaku usaha, penyediaan regulasi pendukung, maupun penguatan partisipasi responden. “Kami berharap melalui forum serap aspirasi ini muncul gagasan dan informasi detail terkait kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sehingga hasilnya benar-benar dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan pusat dan daerah,” pungkas Lalu.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri menjadi instrumen penting dalam memotret kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh dan akan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan jangka pendek, menengah, maupun panjang. •aha