//
Anggota Komisi IX DPR RI, Sukur Nababan. Foto : Istimewa/Andri.
PARLEMENTARIAN, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Sukur Nababan, mengusulkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan berbasis kualifikasi perusahaan. Menurutnya, skema ini dapat menciptakan keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja.
“Usulan saya, bagaimana kalau perhitungan upah itu ditetapkan berdasarkan kualifikasi perusahaan. Misalnya, untuk perusahaan kecil ditentukan standar minimum sesuai klasifikasi tertentu,” ujar Sukur dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi juga harus terlibat aktif dalam membantu dunia usaha. Ia berharap Kementrian Ketenagakerjaan dapat menghadirkan solusi konkret, seperti pemberian keringanan pajak atau insentif lainnya, agar perusahaan kecil mampu membayar upah yang layak bagi para pekerja.
“Pemerintah harus terlibat, jangan hanya membuat aturan. Jadi Kementrian Ketenagakerjaan harus punya ide – ide, misalnya keringan pajak, keringanan nafas, sehingga perusahaan kecil tersebut mampu memberikan nafkah yang layak kepada pekerjanya” jelasnya.
Legislator Dapil Jawa Barat VI ini menambahkan, penetapan UMP tanpa mempertimbangkan kualifikasi perusahaan dan kondisi daerah berpotensi memberatkan salah satu pihak, baik pekerja maupun perusahaan.
“Pekerjanya bisa hidup, perusahaanya bisa hidup. Kalau kita naikkan dengan cara yang tidak pas pasti salah satu akan mati. Tapi kalau kita berpikir dengan cara pas, keduanya bisa hidup, bukan mematikan salah satu” pungkasnya. •zn/we
