//
Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna. Foto: Tari/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal ekologis, historis, dan institusional yang sangat kuat untuk tampil sebagai salah satu pemimpin dunia dalam perdagangan karbon. Hal tersebut harus ditunjukkan secara tegas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pasar Karbon agar Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata dalam arsitektur pasar karbon global.
Ia menyebut bahwa Indonesia merupakan negara mega biodiversitas peringkat ketiga dunia setelah Brasil dan Kongo. Namun di balik kekayaan tersebut, Indonesia juga menghadapi ironi karena dalam periode tertentu pernah tercatat sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Kondisi ini menjadi tantangan serta alasan mengapa Indonesia mendapat perhatian besar dari komunitas internasional.
“Indonesia ini paradoks. Kita punya kekayaan biodiversitas yang luar biasa, tetapi juga pernah dicatat sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi. Justru dari situ dunia melihat Indonesia sebagai kunci dalam agenda pemulihan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Sejak awal tahun 2000-an Indonesia tercatat sebagai salah satu negara penerima hibah internasional terbesar untuk program reforestasi dan pemulihan hutan. Kepercayaan dunia itu diperkuat dengan keberadaan lembaga riset kehutanan global seperti CIFOR dan ICRAF yang berkantor pusat di Bogor, yang menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam tata kelola kehutanan global.
Ia kemudian menegaskan bahwa Indonesia sejatinya bukan pemain baru dalam pasar karbon. Jauh sebelum pasar karbon menjadi utama, berbagai skema perdagangan karbon global telah lebih dahulu diuji coba di Indonesia seperti REDD, REDD+, hingga REDD++, serta berbagai platform internasional lainnya.
“Sebelum Paris Agreement, Indonesia sudah menjadi lokasi uji coba berbagai skema perdagangan karbon. Artinya, pengalaman kita sangat panjang dan seharusnya menjadi modal besar dalam pasar karbon dunia,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Ia juga menyinggung keberadaan pasar karbon domestik Indonesia melalui IDX Carbon yang sejatinya menjadi salah satu yang pertama dibentuk. Meski demikian, pengakuan internasional terhadap seluruh platform dan mekanisme yang dibangun Indonesia masih belum optimal.
Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup masih perlu menjalin kerja sama dan nota kesepahaman dengan lembaga standar internasional seperti Verra dan Gold Standard dalam mekanisme penghitungan karbon.
“Ini menunjukkan bahwa kita sudah melangkah jauh, tetapi masih perlu memperkuat kepercayaan. Platform sudah ada, pasar sudah dibentuk, tinggal bagaimana kita memastikan mekanismenya diterima dunia,” katanya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa KTT Pasar Karbon harus dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk menunjukkan berbagai inisiatif konkret yang telah dan akan dilakukan Indonesia. Menurutnya forum tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi ajang untuk memperlihatkan komitmen, kesungguhan, dan kepemimpinan Indonesia dalam perdagangan karbon global.
“Indonesia harus tampil percaya diri. Kita punya pengalaman, punya modal ekologis, dan punya instrumen kebijakan. Jangan sampai kita hanya jadi pasar, tetapi tidak diakui sebagai pemain utama,” ujarnya.
Setelah KTT Pasar Karbon, Indonesia juga bersiap menyelenggarakan Konferensi perubahan iklim (COP) berikutnya. Langkah ini dinilai akan semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia dalam upaya pengendalian perubahan iklim hingga 2030.
“Dengan modal biodiversitas, pengalaman panjang, dan kesiapan kebijakan yang kita miliki, Indonesia seharusnya tampil sebagai rujukan global dalam upaya pengendalian perubahan iklim hingga 2030 mendatang,” pungkasnya. •rdn
