//
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, Kepala Basarnas di Senayan. Foto: Oji/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Di tengah fokus besar pemerintah terhadap penanganan bencana di Sumatra, persiapan untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tetap tidak boleh diabaikan. Pergerakan masyarakat pada akhir tahun diperkirakan tetap tinggi, terutama di wilayah yang tidak terdampak bencana. Pemerintah diminta membagi energi dengan tepat agar penanganan bencana dan pengamanan mobilitas publik dapat berjalan seimbang.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan pentingnya pembagian fokus pemerintah menjelang puncak liburan akhir tahun. Ia mengingatkan bahwa momentum Nataru selalu membawa gelombang mobilitas besar sehingga membutuhkan kesiapsiagaan maksimal dari seluruh instansi terkait. “Tentu pemerintah harus membagi energi yang cukup. Di satu sisi mengerahkan kekuatan menangani bencana, di satu sisi juga kita akan menangani atau mengawal pergerakan masyarakat. Biasanya ada pergerakan masyarakat dalam jumlah besar menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Lasarus pada Senin (8/12/2025) di Senayan, Jakarta.
Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, Kepala Basarnas dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, ia sempat menyinggung pengalaman buruk pada libur Nataru 2015 ketika kemacetan parah terjadi di berbagai titik. Saat itu Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Djoko Sasono bahkan mengundurkan diri setelah menilai dirinya gagal mengendalikan situasi. Lasarus berharap momentum serupa tidak kembali terulang.
“Jadi kami berharap Natal dan Tahun Baru kali ini tidak mengulangi lagi sejarah itu,” katanya. Sebagai langkah antisipatif, Lasarus meminta Korlantas Polri mulai menyusun simulasi rekayasa lalu lintas serta memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Ia menilai waktu persiapan yang singkat membutuhkan kerja cepat sekaligus strategi yang lebih matang dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kita harus berbagi tugas, di satu sisi kita kerahkan tenaga kita sekuat-kuatnya untuk menangani bencana ini, supaya cepat tertangani, di sisi lain pun kita dalam waktu yang sangat pendek ini untuk mempersiapkan diri menangani mudik dan balik Natal dan Tahun Baru,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Tak hanya kementerian dan lembaga yang terlibat, perusahaan transportasi, baik darat, laut maupun udara juga diimbau agar memastikan layanan dalam kondisi prima. Setiap moda diminta memberikan pelayanan terbaik karena lonjakan penumpang diprediksi tetap terjadi meski sebagian wilayah sedang berada dalam situasi darurat bencana.
Dalam pandangannya, kesiapan Nataru bukan hal baru bagi pemerintah. Setiap tahun evaluasi dilakukan, dan indikator keberhasilan lazimnya dilihat dari penurunan angka kecelakaan serta jumlah korban. Lasarus menilai indikator tersebut tetap relevan dan harus menjadi target utama pengendalian mobilitas tahun ini.
“Apakah pemerintah sukses menangani mudik dan balik, baik Natal dan Tahun Baru maupun pada saat Lebaran manakala angka kecelakaan menurun. Kalau untuk zero kita berdoa lah,” ucapnya.
Meski menyadari angka nol kecelakaan hampir mustahil dicapai, Lasarus meminta seluruh pihak tetap berupaya meminimalkan risiko kecelakaan. Tak hanya sektor lalu lintas yang diperkuat, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) diminta memastikan seluruh ruas tol berada dalam kondisi terbaik menjelang puncak liburan.
Permintaan serupa disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar sementara waktu menunda pekerjaan fisik di jalan arteri maupun jalan tol. Lasarus menilai kebijakan ini penting untuk menjaga kelancaran arus kendaraan, meskipun praktik tersebut sejatinya sudah menjadi pola yang rutin dilakukan setiap tahun. •uc/aha
