//
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, saat bertukar cenderamata usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Senin (1/12/2025). Foto: Eno/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menyusun dan menyosialisasikan SOP pengawasan MBG yang jelas, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI ke Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Senin (1/12/2025).
Menurut Netty, pengawasan MBG seharusnya tidak menunggu terjadinya kasus. Ia menekankan bahwa program sebesar ini membutuhkan mekanisme monitoring yang dilakukan sejak tahap pengolahan makanan, pemorsian, hingga distribusi ke sekolah.
“Apakah pernah dilakukan pengawasan bersama saat proses memasak? Bagaimana kontrol saat pembagian makanan? Hal seperti ini harus menjadi standar, bukan inisiatif sementara,” ujar Netty.
Netty juga meminta penjelasan terkait SOP penanganan kasus kesehatan yang dialami peserta MBG. Ia menyoroti contoh dugaan kasus di Desa Putat yang didapatnya saat kunjungan lapangan. Menurutnya, pemerintah harus memiliki alur penanganan yang jelas, baik jika gejala muncul di sekolah maupun setelah anak pulang. “Apalagi BGN menyebut seluruh kasus ditanggung BPJS Kesehatan, berarti SOP-nya harus matang dan tidak membingungkan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Politisi Fraksi PKS ini juga menyinggung dampak ekonomi dari pelaksanaan MBG. Menurutnya, program ini menciptakan lonjakan permintaan terhadap telur, pisang, dan bahan pangan lainnya yang berpotensi mendorong kenaikan harga di pasar. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengantisipasi agar peningkatan harga tidak memicu inflasi yang kemudian menurunkan kualitas gizi makanan.
“Kita senang kalau ada perputaran ekonomi di masyarakat, tetapi jangan sampai ada harga yang melambung dan berdampak pada isi menu gizi anak-anak. Pemda harus punya strategi stabilisasi pasokan,” kata perempuan yang kerap disapa Netty Aher ini.
Netty berharap Pemerintah Kabupaten Cirebon dan seluruh pihak terkait dapat menjadikan catatan ini sebagai bahan evaluasi bersama agar program MBG berjalan lebih aman, berkualitas, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh siswa. •eno/rdn
