Tinjau Potensi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Banggar DPR Lakukan Kunjungan Kerja ke Sulteng

PARLEMENTARIA, Palu – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Palu, Sulawesi Tengah. Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohammad Said menjelaskan pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai tempat kunjungan kerja pada tahun 2025 ini, untuk mengetahui secara lebih dekat bagaimana perkembangan Pembangunan di wilayah Sulawesi Tengah.

“Mengingat Sulawesi Tengah adalah salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar, industri pengolahan smelter nikel terbesar di Indonesia. Kami ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah,” ujar Muhidin dalam sambutan di Kunker tersebut di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).

Hadir dalam kesempatan itu Dirjen Perimbangan Keuangan (DPK),  Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Bank Himbara serta seluruh Walikota/Bupati di seluruh wilayah Sulawesi Tengah beserta dengan jajarannya.

“Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi ekonomi yang sangat melimpah, mulai dari sumber daya mineral, pertanian, Perkebunan, perikanan dan kelautan, menjadikan Sulawesi Tengah menjadi salah satu Provinsi paling kaya di Indonesia,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Bahkan, tambahnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada Triwulan II-2025 mencapai 7,95 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen (yoy).

“Tentunya kita berharap limpahan sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah, juga berdampak bagi Pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah dan peningkatan terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Banggar DPR juga ingin mengetahui bagaimana proses penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN 2025, khususnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ia berharap kebijakan efisiensi anggaran tentunya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kami juga ingin melihat dan mendengar secara langsung bagaimana penerapan TKD di Provinsi Sulawesi Tengah. Apa saja persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah, selama proses pencairannya maupun dalam penggunaan anggarannya. Kehadiran pejabat Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam Kunker ini, diharapkan bisa memberikan Solusi atas persoalan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Daerah di Sulawesi tengah,” pungkasnya. •tvr/rdn