//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI meminta kepala kantor wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) seluruh Indonesia agar berempati dengan kesusahan yang dialami rakyat akibat berbagai persoalan pertanahan. Hal itu mulai dari sengketa sertifikat tanah antara rakyat dengan perusahaan, antara rakyat dengan rakyat, persoalan penyerobotan tanah ulayat atau adat, hingga maraknya persoalan penyalahgunaan HGU dan HGB oleh perusahan.
“Yang kedua, saya juga memohon agar lebih berempati terhadap masyarakat-masyarakat kita. Kami dari komisi II setiap hari hanya menerima aduan terus menerus” paparnya dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (20/2/2025).
Legislator Dapil Sulawesi Tenggara itu mencontohkan kasus mba Tupon Yogyakarta yang viral beberapa waktu yang lalu, di mana tanah miliknya berubah nama dan kepemilikan ke orang lain tanpa sepengetahuannya. Bahtra mengatakan jika Kanwil dan Kantah BPN tidak berempati dengan rakyat, maka kasus mba Tupon yang lain akan marak terjadi.
“Kalau masyarakat yang tidak punya akses, bagaimana nasib mereka di bawah, misalnya seperti kasus mba Tupon yang barusan dikunjungi Ketua Komisi II, (Mbah Tupon) Bapak tua renta karena beliau tidak punya akses, sertifikatnya tanahnya sudah berganti nama dan pemilik” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
“Dan saya sangat yakin dari seluruh pelosok negri banyak kasus-kasus yang serupa yang tidak terselesaikan sampai hari ini,” sambungnya.
Oleh karena itu kata Bahtra, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Kanwil dan Kantah seluruh Indonesia untukberubah dan berbenah, lebih berperan sebagai pengayom dan pelayan rakyat, yang keberadaannya betul-betul dirasakan manfaat dan kontribusi positifnya bagi rakyat, bukan malah menjadi beban dan musuh rakyat.
“Saya dari fraksi Gerindra betul-betul memohon agar para kanwil betul-betul proaktif bagaimana meningkatkan empati terutama Kanwil, mohon para kantahnya ini agar sering mereka diingatkan kalau sedang rapat koordinasi” tutupnya. •rdn
