//
PARLEMENTARIA, Wamena – Dalam rangka menyoroti pentingnya percepatan realisasi pembangunan infrastruktur dasar di daerah otonomi baru (DOB), Komisi II mendalami sejumlah persoalan krusial di Papua Pegunungan.
Pertemuan ini bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan pelaksanaan DOB di Papua Pegunungan serta mengevaluasi pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintahan, baik Gedung Pemprov, DPRD, maupun Majelis Rakyat Papua (MRP). Peninjauan dilakukan di lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, yang merupakan lahan hibah dari Pemkab Jayawijaya kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam pertemuan evaluasi DOB, turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kemendagri yang diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, serta para bupati/wakil bupati dari 8 kabupaten se-Papua Pegunungan, termasuk Forkopimda.
“Kami datang untuk meninjau langsung dan mengevaluasi pelaksanaan DOB Papua Pegunungan di tahun ketiganya. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi agar pembangunan dapat dipercepat dan aspirasi masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Ketua Tim Kunker sekaligus Anggota Komisi II Giri Ramanda, usai rapat dengan Wamendagri; Gubernur, Pimpinan MRP, serta DPRD Provinsi Papua Pegunungan, di Wamena, Papua Pegunungan, Kamis (16/05/2025).
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmen DPR RI untuk memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dapat berjalan secara bertanggung jawab.
“Kami mewakili Pimpinan Komisi II, dengan ini untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat seperti peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pengangkatan harkat Orang Asli Papua (OAP) benar-benar terwujud,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyerukan seluruh pemangku kepentingan di Papua Pegunungan untuk bersatu membangun daerah, serta menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan perkantoran pemerintah.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan, Jhon Tabo, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Komisi II DPR RI dan menjelaskan “Dengan pemindahan lokasi pembangunan KIPP ke kawasan Gunung Susu yang dinilai lebih aman dan strategis dibandingkan lokasi sebelumnya,” ujarnya.
Adapun beberapa persoalan yang menjadi perhatian utama Panja Komisi II DPR RI dalam evaluasi DOB Papua Pegunungan antara lain, yaitu Pemindahan lokasi KIPP dari Wouma dan Walesi ke kawasan Gunung Susu milik LIPI; Percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan, seperti kantor Gubernur, DPRP, MRP, dan perangkat daerah lainnya; Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dari masa Penjabat Gubernur hingga Gubernur definitif; Realisasi anggaran pembangunan dari APBN dan transfer pusat ke daerah, termasuk Dana Otsus, DAU, DAK, dan dana desa; Penyerahan aset dan dokumen dari provinsi induk. Selain itu juga terkait Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); Pengisian ASN dari OAP minimal 80%, sesuai UU Otsus.
Pihaknya berharap, meskipun masih terdapat sejumlah kendala, seluruh target pembangunan dapat tercapai dalam tiga tahun ke depan sebagaimana direncanakan. Namun, bila terjadi keterlambatan, Komisi II menekankan agar tidak berlangsung terlalu lama.
“Kalaupun terlambat, jangan sampai berlarut. Kita harus kejar, selesaikan, dan temukan solusinya bersama. Tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan jika ada komunikasi dan itikad baik,” tegasnya.
Komisi II DPR RI sendiri tengah berkomitmen kuat untuk menata kembali daerah otonomi di Indonesia, dengan Papua menjadi prioritas khusus mengingat statusnya dalam kerangka otonomi khusus (Otsus). “Dengan semangat penataan DOB, Papua bisa lebih cepat karena diatur dengan UU Otsus. Tapi tentu tergantung hasil kajian yang sedang disiapkan oleh Kemendagri,” pungkasnya.
Kunjungan ini menandai semangat baru dalam memastikan Papua Pegunungan sebagai provinsi ke-37 di Indonesia benar-benar mampu menjawab harapan rakyatnya dan menjadi motor pembangunan serta kesejahteraan di tanah Papua. ••upi/rdn
