Komisi II: PLBN Papua Selatan Harus Jadi Sarana Diplomasi dan Investasi

PARLEMENTARIA, Merauke – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menekankan bahwa pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Provinsi Papua Selatan harus membawa dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Ia memandang PLBN tidak boleh hanya berfungsi sebagai pagar pembatas negara, melainkan harus menjadi pintu masuk investasi.

“Konsep kita berbicara PLBN ke depan itu tidak bisa hanya sekedar pos perbatasan saja. Tetapi harus menjadi sebuah sarana diplomasi antardua negara. Di mana antar dua negara itu mestinya saling menguntungkan. Baik dari sisi investasi, sisi ekonomi, sisi demand and supply,” ujar Dede Yusuf saat melakukan tinjauan Komisi II ke PLBN Sota di Merauke, Papua Selatan, Rabu (4/2/2026).

Melihat luasnya wilayah DOB Papua Selatan, Dede mendorong adanya penambahan titik-titik PLBN baru untuk mengoptimalkan potensi daerah. Ia menyebut wilayah Torasi dan Boven Digoel sebagai titik strategis yang diusulkan untuk dikembangkan guna meningkatkan pendapatan daerah.

“Nah inilah yang sedang kami dorong. Sehingga, bukannya sekadar menjaga agar jangan sampai ada imigran gelap atau penyelundupan saja, tetapi terjadi proses ekonomi yang akan mendatangkan pendapatan asli daerah tentunya bagi daerah masing-masing,” lanjut Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Terkait teknis pengelolaan, Dede mengungkapkan bahwa Komisi II sedang mendiskusikan pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola kawasan di sekitar perbatasan, meskipun tapal batas tetap menjadi wewenang pusat.

“Masukan dari Pak Wakil Gubernur tadi sangat bagus sekali, salah satunya yang mungkin ke depan kita berharap daerah itu diberikan kewenangan untuk memiliki OPD terkait pengelolaan batas. Bagaimana mengelola kawasan itu nanti bisa melalui daerah,” pungkas Dede. •aar/rdn