//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan merespons penolakan masyarakat Merauke, Papua Selatan, terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia meminta pemerintah mendengar aspirasi yang disampaikan warga yang langsung terdampak dari proyek tersebut.
“PSN di Merauke luar biasa luasnya. Tentu masyarakat akan sangat terdampak dari pelaksanaan proyek tersebut,” kata Daniel dalam keterangan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (20/3/2025).
PSN di Merauke, Papua Selatan, terdiri dari perkebunan tebu dan program cetak sawah. Luas lahan yang digunakan dua proyek itu diperkirakan sekitar 2,29 juga hektare. Bentangannya melintasi 19 distrik dari 22 distrik di Merauke.
Menurutnya, bukan hal yang mengherankan jika banyak masyarakat Papua yang melakukan penolakan. Apalagi, penolakan itu telah dilakukan dengan cara demokratis, seperti acara Konsolidasi Solidaritas Merauke pada 11-14 Maret 2025 di Kota Merauke.
Selama empat hari itu, sekitar 250 masyarakat adat, masyarakat lokal terdampak PSN, dan berbagai organisasi masyarakat sipil berkumpul untuk berbagi cerita tentang kejahatan negara korporasi dan kekerasan aparat militer dan polisi sebagai pengalaman kolektif.
“Suara mereka harus didengar. Pemerintah tidak boleh tutup mata dengan penolakan tersebut,” kata Politisi Fraksi PKB ini.
Ia menyebut salah satu alasan dari penolakan PSN di Merauke, Papua Selatan yang sangat luas itu di antaranya karena proyek itu menggusur tanah adat masyarakat. Terlebih, menurutnya, tanah adat sudah menjadi tempat tinggal mereka, dan tempat mereka mencari makan. Semua aktivitas mereka bergantung dengan tanah adat.
“Hutan dan tanah adat adalah sumber kehidupan masyarakat di Papua. Jika tanah itu dirampas, maka sama saja kehidupan mereka dihancurkan,” tegasnya.
Proyek itu juga dinilai merusak hutan dan lingkungan. Jika hutan ditebang dan diganti lahan sawah atau kebun, maka akan banyak habitat hewan yang rusak. Ekosistem alam akan hancur. Tentu, itu akan menjadi bencana bagi manusia dan hewan.
Maka dari itu, Daniel menilai pemerintah harus mendengarkan suara kritis dari masyarakat dan mengakomodasi apa yang menjadi tuntutan masyarakat yang terdampak dari proyek strategis itu.“Jika suara rakyat tidak didengar, maka gelombang protes dan penolakan akan terus disuarakan,” tandasnya. •hal/rdn
