Cegah Moral Hazard, Setiap Investasi Danantara Harus Terbuka dan Berbasis Kajian Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyambut positif kelahiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai bagian dari penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

Pembentukan Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan visi besar Astacita yang bertujuan membawa perekonomian Indonesia ke tingkat lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.

Meskipun demikian, tegasnya, setiap investasi yang dilakukan Danantara harus diumumkan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi yang kuat. Hal ini untuk mencegah potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard dalam pengelolaan.

“Saya mendorong pengelola Danantara untuk selalu bersikap profesional, menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, dan terbuka kepada publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan Danantara bisa menjadi contoh holding BUMN yang berintegritas,” ujar Amin dalam keterangan kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS itu menegaskan peran strategis Danantara dalam mendukung pencapaian Asta Cita yang menjadi visi besar pembangunan nasional.

Amin menambahkan Danantara ini bisa berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas. Kemajuan di sektor energi terbarukan, manufaktur maju, industri hilir, dan produksi pangan dapat meningkatkan daya saing global Indonesia dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan misi Astacita.

“Lahirnya Danantara adalah momentum penting untuk memperkuat ekosistem BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saya berharap pengelola Danantara dapat bekerja keras, profesional, dan inovatif dalam menjalankan mandat besar ini,” ujar Amin.

Ia menyebut bahwa dengan pengelolaan investasi yang efektif, Danantara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Amin juga mengingatkan pentingnya penerapan good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan Danantara. Menurutnya, tata kelola yang baik akan menjadi fondasi dalam mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan transparansi kepada publik.

Terkait model pengelolaan Danantara, Amin menilai model pengelolaan yang diterapkan di China bisa menjadi referensi. Di China, BUMN dikelola dengan sistem holding yang kuat, profesional, memiliki struktur yang jelas, dan didukung pengawasan ketat dari pemerintah.

“Sistem ini terbukti mampu mendorong efisiensi dan produktivitas tinggi. Model investasi yang diterapkan di China antara lain dengan menginvestasikan kembali laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepenuhnya untuk memperbesar skala usaha dan meningkatkan kontribusi ekonomi,” ungkapnya.

Jika aset dikelola secara profesional dan amanah, kemudian di investasikan di sektor yang strategis bisa mendatangkan investor yang nilainya berlipat. Namun Amin mengingatkan, bahwa keberhasilan Danantara membutuhkan waktu dan tidak bisa instan.

Amin membeberkan, dengan road map seperti itu, BUMN di China tahun 2023 lalu menyumbang pendapatan operasional sebesar US$12,11 triliun.

“Jumlah itu setara dengan sekitar 68% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut, dan mempekerjakan sekitar 56,12 juta tenaga kerja, atau sekitar 7,65% dari total angkatan kerja nasional,” tutup Amin. •um/rdn