//
PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, merespons keluhan perguruan tinggi swasta (PTS) terkait kuota beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dinilai masih sangat kecil dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Ia memastikan bahwa pada tahun 2025, alokasi mahasiswa penerima KIP akan lebih merata antara PTN dan PTS.
“Insyaallah tahun 2025 ini, mahasiswa penerima beasiswa KIP sebarannya akan merata, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kami akan menyampaikan hal ini kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) agar porsi KIP lebih proporsional di seluruh Indonesia,” ujar Lalu Hadrian, di UNS, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (20/02/2025).
Menurutnya, kebijakan pemerataan ini penting agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang memilih PTS tetap mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan pendidikan. Komisi X DPR RI akan mendorong pemerintah agar mengakomodasi aspirasi dari PTS dalam penentuan kuota KIP ke depan.
“Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa di PTS juga mendapatkan akses beasiswa KIP yang adil, tidak hanya terpusat di PTN. Ini demi meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali,” tegasnya.
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar pelaksanaan program KIP Kuliah dapat lebih inklusif dan merata. Dengan adanya dorongan dari DPR, diharapkan Kemdiktisaintek segera menyesuaikan regulasi agar alokasi KIP bagi mahasiswa PTS bisa lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. •skr/aha
