//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, meminta Pemerintah Kabupaten Garut untuk memaksimalkan bantuan dari Kementerian Pertanian guna memperkuat sektor pertanian. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi DPRD Kabupaten Garut di Jakarta, Rabu (12/02/2025).
“DPR akan mengawal agar janji Menteri Pertanian dapat berjalan sesuai harapan,” ujar Yohan.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana Rp12,8 triliun untuk perbaikan dan pembaruan irigasi tersier di seluruh Indonesia, yang kini dikelola oleh Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, Kabupaten Garut dapat mengakses dana ini dengan mengajukan permohonan melalui Dinas Pertanian Provinsi.
“Pemerintah sudah mengalokasikan Rp12,8 triliun untuk irigasi tersier. Harusnya Garut bisa mendapatkan bagian, asalkan segera berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian,” tegasnya.
Selain irigasi, Yohan menekankan pentingnya bantuan benih untuk mendukung swasembada pangan. Saat ini, Kementerian Pertanian tengah mendorong berbagai program, termasuk keterlibatan TNI dalam budidaya singkong serta Polri dalam produksi jagung. Kabupaten Garut juga bisa mengajukan permohonan bibit padi, kopi, kelapa, kakao, dan tanaman lainnya guna mendukung sektor pertaniannya.
“Kementerian Pertanian sangat serius dalam mencapai swasembada pangan. Selain melibatkan TNI dan Polri, mereka juga menyediakan benih untuk berbagai komoditas. Kabupaten Garut harus memanfaatkan peluang ini,” tambah Yohan.
Dalam hal pupuk bersubsidi, Yohan menegaskan bahwa proses distribusi kini telah disederhanakan agar pupuk lebih cepat sampai ke tangan petani. Namun, ia meminta Pemerintah Kabupaten Garut memastikan jumlah kuota yang dibutuhkan dan mengajukan permohonan ke Kementerian Pertanian sebelum masa tanam dimulai.
“Jangan sampai pupuk baru tiba ketika panen hampir selesai. Pemerintah Kabupaten harus memastikan jumlah kebutuhan pupuk subsidi dan mengamankannya lebih awal agar distribusi tepat waktu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yohan menekankan pentingnya jaminan harga panen bagi petani. Komisi IV DPR RI telah berkoordinasi dengan Bulog agar mereka membeli hasil panen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp6.500 per kg untuk padi dan Rp5.500 per kg untuk jagung. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, ia meminta Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan DPRD, bupati, serta dinas pertanian.
“Kami sudah bicara dengan Bulog agar membeli hasil panen petani sesuai HPP. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi agar petani tidak mengalami kerugian akibat harga jual yang rendah,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Yohan menyarankan DPRD Kabupaten Garut untuk segera melakukan kunjungan ke Kementerian Pertanian guna memastikan akses bantuan yang optimal bagi petani di daerahnya.
“Saya kira ini informasi penting yang perlu ditindaklanjuti. DPRD Garut harus aktif memperjuangkan kebutuhan pertanian daerahnya,” pungkasnya. •nv,hal/aha
