//
Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto : Dok/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal merefleksikan berbagai agenda nasional yang terjadi di Indonesia selama tahun 2024. Menyambut tahun baru 2025, ia berharap pembangunan kesejahteraan masyarakat semakin ditingkatkan karena menjadi modal kemajuan bangsa.
“Di penghujung tahun 2024 ini, ada dua agenda nasional yang patut disyukuri. Pertama, pergantian kepemimpinan nasional berjalan mulus, bahkan menghasilkan sentimen positif bagi kohesi sosial,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Lebih lanjut, Cucun menyatakan tahun 2024 merupakan tahun politik, di mana terjadi pergantian rezim kepemimpinan, dan pembangunan terus dijalankan oleh seluruh komponen bangsa, terutama melalui pilar-pilar negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu pilar memainkan peranan sentral dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” terang Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
Melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dimiliki, DPR mendapatkan mandat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan penyusunan RUU, pengalokasian anggaran, dan pengawasan serta evaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Kinerja pembangunan kesejahteraan Indonesia menunjukkan peningkatan di beberapa dimensi dan tingkatan. Meski demikian, ada banyak catatan yang memerlukan terobosan agar menghasilkan capaian yang optimal,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 meningkat menjadi 75,08 dan menempatkan Indonesia dari urutan 114 ke 112. IPM sendiri menyoroti tiga dimensi pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Meski begitu, Cucun menyebut urutan ini masih di tataran tengah-bawah.
“Apalagi jika dibandingkan dengan capaian negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia yang memiliki IPM sangat tinggi. Tak bisa dipungkiri bahwa pendidikan adalah eskalator sosial bagi kesejahteraan,” sebutnya.
Cucun menilai, Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk menghasilkan pendidikan berkualitas tinggi, tapi memang hal itu belum terjadi sebagaimana diharapkan. Menurutnya, capaian pendidikan belum ada perubahan yang signifikan.
Merujuk pada skor Programme for International Student Assessment (PISA), kondisi pendidikan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nilai literasi turun dari 397 pada 2015 menjadi 359 di tahun 2022. Lalu nilai Numerasi turun dari 386 menjadi 366, sedangkan sains turun dari 403 menjadi 383 pada periode yang sama.
“Bagian dari pendidikan adalah mendidik masyarakat untuk ikut memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lonceng darurat kekerasan selalu menggema, namun solusinya belum banyak mengubah keadaan,” terang Cucun.
Data tahun 2024 menyebutkkan, ada sebanyak 12.637 kasus dengan jumlah korban 13.487 perempuan. Sebanyak 80 persen kekerasan dialami perempuan dengan kelompok usia paling banyak 13-17 tahun dan 62 persen adalah anak-anak. Sementara itu, 86,6 persen pelakunya adalah laki-laki dengan usia paling banyak antara 25-44 tahun (45 persen).
Di sisi kesehatan masyarakat, Indonesia telah mencatat kemajuan dalam pengendalian penyakit menular seperti malaria, DBD, tuberkulosis, dan HIV-AIDS, meskipun upaya pengendalian masih perlu diperkuat. Respons terhadap penyakit menular baru, seperti flu burung H5N1 dan pandemi Covid-19, juga menunjukkan peningkatan kapasitas sistem kesehatan nasional.
Di sisi capaian pengentasan kemiskinan, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen yang setara dengan 25,22 juta orang, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.
Cucun mengatakan pengentasan kemiskinan ini bisa dibilang lambat. Dalam sepuluh tahun terakhir, penurunan tingkat kemiskinan hanya sekitar 2 poin persen atau 0,2 poin persen per tahun.
Pada kemiskinan ekstrem, capaian selama satu dekade ini cukup bagus. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah menurun secara signifikan, dari 6,18 persen pada 2014 menjadi hanya 0,83 persen pada Maret 2024. Angka ini meleset dari target pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024.
“Masalah ketimpangan kaya-miskin juga menjadi persoalan serius di Indonesia. Kalau melihat Indeks Gini, Indonesia dilaporkan menempati urutan peringkat kedua di ASEAN dalam hal ketimpangan,” terangnya.
Meski demikian, sampai pada Maret 2024, pemerintah berhasil menurunkan angka ketimpangan menjadi 0,379 dari 0,388 tahun lalu.
Ke depan, Cucun menilai pembangunan kesejahteraan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Disrupsi digital diperkirakan menyapu 85 juta lapangan pekerjaan lama. Pada saat yang sama, disrupsi melahirkan lapangan pekerjaan baru dalam jumlah yang lebih banyak.
“Karena itu, upaya pemerintah melakukan reskilling (pembekalan) dan upskilling (peningkatan) tak bisa ditawar lagi. Jika tidak, maka korban pengangguran dan kemiskinan akan bergelimpangan,” pungkas Cucun. •we/rdn
