Tantangan Baru di Komisi VIII: Pemisahan Kebijakan dan Keterbatasan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Di sebuah ruang rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024) Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, terlihat penuh semangat ketika membahas berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh komisinya. Di depan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Cucun Ahmad Syamsurijal, Marwan menyampaikan pandangannya tentang perubahan besar yang mempengaruhi kinerja mereka.

“Pertama kami ingin menyampaikan bahwa wajah DPR kita dalam koordinasi hari ini luar biasa,” ungkap Marwan dengan nada penuh bangga. Ia menekankan bahwa berbagai tantangan yang muncul bisa dihadapi dengan adanya dukungan dari pimpinan DPR.

Komisi VIII, yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan, sosial, dan penanganan bencana, menurut Marwan, sedang menghadapi situasi yang lebih rumit dari sebelumnya. “Tantangannya berat, baik di programnya maupun kebijakannya,” tambahnya. Salah satu tantangan besar adalah pemisahan antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang dulunya masih berada di bawah satu atap Kementerian Agama.

Pemisahan tersebut bukan hanya masalah struktural, tetapi juga berdampak pada alokasi anggaran yang, menurut Marwan, “jauh dari cukup.” Hal ini menjadi perhatian serius, karena meski badan-badan baru ini dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, mereka justru menghadapi kendala finansial.

“Tentu anggaran juga akan bergeser,” jelasnya. Namun, ia menekankan bahwa saat anggaran tersebut digeser, jumlahnya tidak memadai untuk menopang operasional badan-badan baru tersebut. Marwan berharap dukungan penuh dari pimpinan DPR agar kebijakan terkait pemisahan ini tidak hanya ditopang oleh payung hukum yang kuat, tetapi juga oleh penganggaran yang memadai.

Selain urusan internal, Marwan juga menyinggung pentingnya menjaga citra DPR di mata masyarakat. Ia menyoroti bahwa seluruh kegiatan reses dan koordinasi di lapangan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Keluhan atau laporan dari pemerintah harus berjalan dengan baik, dan kita lakukan check and check di daerah,” ujarnya tegas.

Dalam kesempatan itu, Marwan juga menyinggung kemungkinan solusi atas kekurangan anggaran yang dihadapi. Namun, ia mengaku belum mendapatkan informasi pasti. “Mungkin ada bocoran, Pak, untuk menutup kekurangan anggaran tersebut?” tanyanya sambil tersenyum. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai hal itu, dan ia menyerahkan keputusan kepada pimpinan DPR dan Presiden.

“Karena ini kebijakan Presiden, kami yakin Presiden bisa mengatasi,” tutup Marwan penuh harap, menunjukkan keyakinannya bahwa solusi akan segera ditemukan.

Pertemuan tersebut mencerminkan bagaimana DPR terus berupaya berkoordinasi dengan baik dalam menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, demi menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat. •ssb/aha