E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|Bencana|SPMB|PTN|Anggaran|Perguruan Tinggi|PTS|Backlog|Pendidikan|WNI|Infrastruktur|layanan kesehatan|OJK
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 69%
Angin: 8 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|Bencana|SPMB|PTN|Anggaran|Perguruan Tinggi|PTS|Backlog|Pendidikan|WNI|Infrastruktur|layanan kesehatan|OJK
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 69%
Angin: 8 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|Bencana|SPMB|PTN|Anggaran|Perguruan Tinggi|PTS|Backlog|Pendidikan|WNI|Infrastruktur|layanan kesehatan|OJK
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 69%
Angin: 8 km/h
/
/
Berita/Ekonomi dan Keuangan

BAKN Nilai Potensi PNBP Masih Belum Tergali Secara Optimal

Diterbitkan
Senin, 1 Jul 2024 07.34 WIB
Bagikan:
BAKN Nilai Potensi PNBP Masih Belum Tergali Secara Optimal

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno saat ditemui usai melakukan Forum Group Discussion dengan BPK RI, di Ruang Rapat BPK RI, Jakarta, Senin (1/7/2024). Foto:.

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno menilai potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih belum tergali dan termanfaatkan dengan maksimal. Hal ini dikatakannya, mengingat Indonesia mempunyai Sumber Daya Alam yang besar, namun penerimaannya dinilai masih sangat minim untuk negara.

“Jadi kan PNBP ini sumbernya tiga, sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan, dan pelayanan publik. Nah, untuk negara dengan sumber daya alam yang besar seperti Indonesia, PNBP biasanya itu 35-45 persen dari pendapatan negara. Tetapi di Indonesia kan baru antara 20-25 persen,” kata Hendrawan saat ditemui usai melakukan Forum Group Discussion dengan BPK RI, di Ruang Rapat BPK RI, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Dalam rapat ini, BAKN DPR RI melakukan penelaahan terhadap LHP BPK RI terkait PNBP. Hendrawan mengungkapkan, hal ini guna PNBP bisa lebih meningkat di tahun yang akan datang.

“Jadi intinya kita semua berharap PNBP ini di masa-masa mendatang bisa ditingkatkan. Nah, persoalannya adalah bagaimana pengelolaan yang baik agar penerimaan bukan pajak ini dari waktu ke waktu bisa dioptimalkan,” terang Politisi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Hendrawan mengungkapkan ada potensi kurang lebih 10-15 persen PNBP lagi yang masih bisa dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan hal ini, Hendrawan menilai ada beberapa hal yang bisa dilakukan, satu diantaranya yakni merevisi UU.

“Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah undang-undangnya yang diperbaiki, sanksi yang lebih jelas dan tegas, terus kemudian apakah secara struktural lembaga yang mengelola PNBP ini eselonnya ditingkatkan, karena kan selama ini baru level direksi, belum dirjen. Itu sebabnya ada harapan mungkin PNBP ini disetarakan dengan dirjen pengelolanya,” kata Legislator Dapil Jawa Tengah X ini. •we/aha

Berita terkait

BAKN Nilai Regulasi dan Pengawasan PNBP Mesti Diperkuat
Ekonomi dan Keuangan
BAKN Nilai Regulasi dan Pengawasan PNBP Mesti Diperkuat
Banggar DPR Nilai Subsidi di Indonesia Masih Belum Tepat Sasaran
Ekonomi dan Keuangan
Banggar DPR Nilai Subsidi di Indonesia Masih Belum Tepat Sasaran
Anis Byarwati: PNBP Belum Optimal Karena Keterlambatan Setor dan Belum Miliki Dasar Hukum
Ekonomi dan Keuangan
Anis Byarwati: PNBP Belum Optimal Karena Keterlambatan Setor dan Belum Miliki Dasar Hukum
Tags:#Seputar Parlemen#BAKN
Sebelumnya

Perlunya Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU RPJPN 2025-2045

Selanjutnya

BAKN Nilai Regulasi dan Pengawasan PNBP Mesti Diperkuat

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(935)
  • Industri dan Pembangunan(3349)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3350)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4083)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK
Parlemen Remaja

Parlemen Remaja

Syarat dan Ketentuan Umum

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Kesehatan|Bencana|SPMB|PTN|Anggaran|Perguruan Tinggi|PTS|Backlog|Pendidikan|WNI|Infrastruktur|layanan kesehatan|OJK
Jakarta:
Berawan
29°C
Terasa: 33°C
Lembab: 69%
Angin: 8 km/h