Industri Sawit Harus Punya Kontribusi Besar Terhadap Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI yang dipimpin Jon Erizal melakukan kunjungan kerja spesifik ke PTPN IV Regional III di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kunjungan kerja  tersebut bermaksud untuk melihat secara langsung pengembangan ekosistem Industri Kelapa Sawit Nasional di Provinsi Riau termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanganannya. Seperti diketahui, Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan yang menjadi andalan penyumbang ekspor Indonesia. 

“PalmCo adalah holding company terhadap perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh BUMN. Tadi kita banyak berdiskusi membahas bagaimana PalmCo ini berani maju kedepannya. Saya berharap bahwa BUMN termasuk PalmCo ini harus punya kontribusi besar terhadap penerimaan negara, karena kedepan, pemerintah kita berencana akan menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh sampai dengan delapan persen. Dan pertumbuhan itu harus ada sumber penerimaan negara yang jelas,” ucap Jon Erizal di Kota Pekanbaru, Riau (20/6/2024).

Jon menyampaikan, selain dari pajak dan hasil utang, sumber penerimaan negara lainnya juga berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tetapi yang tidak kalah penting menurutnya adalah penerimaan dari dividen BUMN. “Kalau ini digenjot bisa besar, tentu ini akan menjadi sumber penerimaan yang punya kontribusi terhadap APBN kita kedepan. Sehingga pertumbuhan ekonomi tujuh sampai dengan delapan persen bisa tercapai. Tidak tergantung pada hutang sepenuhnya dan tidak tergantung juga pada hal-hal yang memberatkan posisi kita,” tuturnya.

Disisi lain, lanjut Jon, kita melihat ternyata PalmCo atau BUMN sawit kita ini mempunyai lahan terbesar dibandingkan beberapa perusahaan sawit lainnya. “Hampir totalnya tujuh ratusan lebih wilayahnya. Untuk sawitnya sendiri kalau tidak salah sekitar 586 ribu hektar. Ini potensi yang sangat luar biasa. Tetapi sayang, justru perusahaan-perusahaan swasta lainnya itu yang malah sudah melakukan downstream (hilirisasi) sampai kepada tingkat pembuatan kosmetik, selain memproduksi minyak goreng dan margarin,” ungkap Jon.

Dikatakannya, kalau hilirisasi ini bisa dilakukan oleh pihak PalmCo maka hal itu bisa membuat multiplier efek. Sementara Palm Co saat ini baru sampai pada tahap (produksi) minyak goreng.  Untuk bisa merambah dan meningkat lagi diperlukan investasi yang juga besar. 

“Saya dengan ini mendorong agar PalmCo ini diberi  penguatan dan kelonggaran aturan-aturan yang mendukung agar bisa sampai pada titik downstream-nya sampai pada tingkat yang menguntungkan. Kalau hilirisasi ini berjalan, apalagi sampai pada ke tingkat kosmetik, maka nilai tambahnya bisa sangat luar biasa bertambah,” urainya.

“Tentu didukung juga dengan kebijakan-kebijakan lain. Karena BUMN kita, khususnya sawit itu sudah lama berjalan, jangan sampai karena tidak ada inovasi, akhirnya hilang dan tenggelam. Saya melihat ada beberapa langkah, dan mereka berjanji menyampaikan roadmap terkait langkah-langkah dan inovasi yang akan dilakukan. DPR akan terus mengawasi implementasinya nanti akan seperti apa,” imbuh Jon Erizal. •dep/aha