//
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin M Said, dalam foto bersama usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi.
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin M Said, mengapresiasi keberhasilan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) wilayah Riau dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2023.
Hal itu ia sampaikan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Selasa (26/3/2024).
Menurut legislator yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR itu, penerimaan negara di Provinsi Riau hendaknya tetap terjaga dengan baik, bahkan bisa menjadi contoh dan model yang bisa diikuti oleh daerah lain di Indonesia. Di mana berdasarkan data realisasi penerimaan pajak, Kanwil DJP Riau pada tahun 2023 berhasil mencapai angka sebesar RP23.16 T atau setara dengan 103.39 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp22.40 T.
Pencapaian ini mengindikasikan pertumbuhan sebesar 6.41 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor yang paling dominan dalam sumbangan penerimaan DJP adalah sektor sawit, yang diikuti oleh sektor perdagangan besar non-sawit, pertambangan, administrasi pemerintahan, dan industri pengolahan.
Lebih lanjut, Politisi Senior Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa Riau yang merupakan provinsi terbesar dalam produksi minyak sawit di Indonesia, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggerakkan perekonomian nasional.
“Sektor kelapa sawit, dengan berbagai subsektornya, berkontribusi secara substansial terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah (Riau) ini,” ungkapnya kepada Parlementaria.
Dalam produksi minyak sawit di Indonesia, Riau merupakan provinsi terbesar yang memiliki peran sangat signifikan dalam menggerakkan perekonomian nasional
Data menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit Riau mampu menyumbangkan sekitar 37.24 persen dari total penerimaan pajak Kanwil DJP Riau, atau setara dengan Rp8.62 triliun. Di mana Industri minyak goreng kelapa sawit, sebagai salah satu subsektor utama dalam industri kelapa sawit, memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan minyak goreng bagi konsumen di dalam negeri.
Selain itu, hasil perdagangan besar produk khususnya minyak goreng kelapa sawit juga mampu memfasilitasi distribusi dan ekspor produk-produk turunan dari kelapa sawit, yang menjadi sumber devisa penting bagi perekonomian nasional.
Kepala Kanwil DJP Provinsi Riau, Ahmad Djamhari yang turut hadir dalam kesempatan tersebut sempat memaparkan strategi yang telah disusun guna mencapai target penerimaan pajak tahun 2024 secara holistik.
“Kebijakan dan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan bertujuan untuk memperkuat pengamanan penerimaan pajak, dengan fokus pada pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis sumber penerimaan,” paparnya.
Ia mengatakan pihaknya terus berupaya untuk melakukan penyuluhan yang melibatkan pihak ketiga, pelaksanaan program relawan pajak untuk negeri (Renjani) dari 22 kampus di Riau, pelayanan pengembangan bisnis (BSD), serta integrasi kesadaran pajak dalam sistem pendidikan.
Menutup pertemuan tersebut, Muhidin selaku pimpinan Banggar DPR RI menyampaikan, bahwa partisipasi pihaknya dalam kunjungan ini mencerminkan tekad yang kuat untuk memperjuangkan kemajuan pembangunan di tingkat daerah. Dengan sinergi yang semakin kokoh antara entitas pemerintah pusat dan daerah, diharapkan aspirasi untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan akan lebih mudah tercapai.
“Harapan besar tersemat pada dampak positif yang mungkin ditimbulkannya terhadap perkembangan ekonomi serta infrastruktur di Provinsi Riau,” tutupnya. •rr/rdn
