Berita Terbaru

Juliyatmono: Segera Bangun Stadion Baru di NTT Demi Sambut PON 2028

PARLEMENTARIA, Kupang - Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menilai sarana dan prasarana olahraga di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih membutuhkan banyak dukungan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XXII 2028. Saat meninjau fasilitas olahraga di NTT, Juliyatmono mengatakan kondisi lokasi yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan event olahraga nasional berskala besar.

25 April 2026

Aparat Jangan Ragu Sikat Miras Berkedok Tradisi di NTT!

Aparat Jangan Ragu Sikat Miras Berkedok Tradisi di NTT!

PARLEMENTARIA, Kupang - Komisi III DPR RI menyoroti kasus pembunuhan dan kekerasan seksual dari berbagai tindakan pidana. Menurut Komisi III persoalan tersebut sering kali bermula dari kebiasaan mengonsumsi minuman keras (miras) oplosan.

NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan

NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan

PARLEMENTARIA, Kupang - Berlakunya KUHP dan KUHAP baru di tahun 2026 ini rupanya masih menyisakan pekerjaan rumah di lapangan. Hal inilah yang menjadi sorotan utama Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman.

Modus Debt Collector Tipu Layanan Darurat, Legislator Minta Pelaku Dipidanakan

Modus Debt Collector Tipu Layanan Darurat, Legislator Minta Pelaku Dipidanakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Praktik penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector harus ditindak tegas. Pasalnya, belakangan praktik tersebut diketahui telag banyak merugikan banyak pihak. Teranyar, debt collector menipu layanan ambulans dan pemadam kebakaran (damkar) untuk mendatangi rumah debitur di sejumlah daerah.

Data Kerusakan Sekolah di NTT Tidak Akurat!

Kesejahteraan Rakyat

Data Kerusakan Sekolah di NTT Tidak Akurat!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menyoroti belum sinkron dan belum akuratnya data sarana dan prasarana pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya terkait kondisi kerusakan sekolah.

Pengesahan UU PPRT Kemenangan Pekerja Perempuan, Kawal Implementasi Aturan Turunan

Kesejahteraan Rakyat

Pengesahan UU PPRT Kemenangan Pekerja Perempuan, Kawal Implementasi Aturan Turunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut baik pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (21/04). Ia menyebut pengesahan ini setelah melalui proses panjang selama lebih dari dua dekade.

Maman Imanul Haq Dorong Integrasi Program Sosial dan Pendidikan Lewat Pesantren

Industri dan Pembangunan25 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Maman Imanul Haq Dorong Integrasi Program Sosial dan Pendidikan Lewat Pesantren

PARLEMENTARIA, Semarang - Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan integrasi program sosial dan pendidikan melalui pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (22/4/2026).

Komisi VII Dorong Program Mitra Pemerintah Harus Lebih Terasa di Masyarakat Lampung

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Dorong Program Mitra Pemerintah Harus Lebih Terasa di Masyarakat Lampung

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendorong pentingnya implementasi nyata berbagai program kementerian di daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Menurutnya, provinsi lampung memiliki potensi strategis karena kedekatannya dengan ibu kota.

Desak Penanganan Komprehensif, Legislator Soroti Darurat TPPO dan Narkotika di NTT

Desak Penanganan Komprehensif, Legislator Soroti Darurat TPPO dan Narkotika di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang - Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menyoroti tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), prostitusi anak online, hingga maraknya penyelundupan narkotika di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menekankan, perlunya sinergi kuat antarlembaga untuk memutus mata rantai kejahatan transnasional dan eksploitasi di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ini.

Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Layanan HAM dan Kelembagaan di Maluku Utara

Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Layanan HAM dan Kelembagaan di Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/4/2026). Dalam keterangannya, ia menegaskan komitmen Komisi XIII untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta peningkatan layanan kelembagaan di daerah.

Sudah Jadi Masalah Struktural, Persoalan Agraria di Kalteng Bukan Konflik Lahan Biasa