•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen

Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026

Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen

PARLEMENTARIA, Pontianak – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 hingga menjadi 5,61 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal pemerintah berjalan dengan baik di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

10 Mei 2026

Fathi: Harus Adil Pangkas Dana TKD Daerah

Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fathi: Harus Adil Pangkas Dana TKD Daerah

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Anggota Komisi XI DPR H Fathi mengakui bahwa desakan meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD tidak hanya datang dari Kalimantan Selatan, tetapi juga disuarakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Sebab itu, ia mengingatkan pemerintah pusat harus bersikap adil memangkas dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Harris Turino Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Belum Inklusif

Ekonomi dan Keuangan10 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Belum Inklusif

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino memberikan sejumlah catatan soal perekonomian Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Sebab, berdasarkan laporan yang ia terima, struktur pertumbuhan ekonomi di Kalbar yang dinilai masih belum inklusif meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14 persen pada tahun ini.

Zigo Rolanda Minta Evaluasi Jalinsum usai Kecelakaan Bus ALS di Muratara

Industri dan Pembangunan10 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Zigo Rolanda Minta Evaluasi Jalinsum usai Kecelakaan Bus ALS di Muratara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Tragedi kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS dan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, memperoleh sorotan dari publik. Peristiwa yang menewaskan belasan orang itu dinilai harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan transportasi, kondisi infrastruktur jalan, hingga pengawasan angkutan logistik di jalur nasional.

Firman Soebagyo Dorong Pemerintah Segera Susun UU Khusus Kelapa Sawit

Industri dan Pembangunan10 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Firman Soebagyo Dorong Pemerintah Segera Susun UU Khusus Kelapa Sawit

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk segera menyusun Undang-Undang (UU) khusus perkelapasawitan (lex specialis) demi memperkuat tata kelola sektor sawit nasional. Pasalnya, posisi sawit saat ini sudah menjadi komoditas strategis nasional karena kontribusinya terhadap devisa negara, ketahanan energi melalui program biodiesel, serta penyerapan tenaga kerja bisa dalam jumlah yang besar.

Benny Utama Dorong Pengelolaan Potensi Nagari Galugua untuk Kesejahteraan Warga

Politik dan Keamanan10 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Benny Utama Dorong Pengelolaan Potensi Nagari Galugua untuk Kesejahteraan Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kunjungan reses ke wilayah pelosok berperan penting demi memastikan aspirasi masyarakat di daerah dapat terserap langsung, terutama terkait potensi ekonomi lokal yang belum tergarap optimal. Di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, masyarakat menyampaikan harapan agar potensi sumber daya alam setempat dapat dikelola lebih baik untuk mendorong kesejahteraan warga.

Puan: Budaya Pilah Sampah Harus Jadi Gerakan Nasional

Industri dan Pembangunan10 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Puan: Budaya Pilah Sampah Harus Jadi Gerakan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik kebijakan yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Menurutnya, kebijakan seperti seharusnya menjadi gerakan nasional.

UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati

Kesejahteraan Rakyat8 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong agar pelaku pencambulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat pemberatan hukuman. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Legislator Ingatkan Potensi Multitafsir Lampiran Perpres soal Ekstremisme

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Ingatkan Potensi Multitafsir Lampiran Perpres soal Ekstremisme

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti potensi multitafsir dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 terkait definisi dan ruang lingkup ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Menurutnya, sejumlah poin dalam aturan tersebut berisiko memunculkan labelisasi yang tidak objektif terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Fauzi Amro Dorong Percepatan Hilirisasi Industri Kalsel

Ekonomi dan Keuangan8 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fauzi Amro Dorong Percepatan Hilirisasi Industri Kalsel

PARLEMENTARIA, Banjar Baru — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mempercepat hilirisasi industri sebagai kekuatan baru pendapatan asli daerah. Menurutnya dengan hilirisasi akan menjadi nilai tambah yang meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan,

Legislator Dorong Pengakuan Konstitusional Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dorong Pengakuan Konstitusional Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Bali guna menyerap masukan langsung terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Kunjungan ini krusial mengingat Bali memiliki struktur sosial masyarakat adat yang sangat stabil dan telah diakui secara tradisional namun masih kerap menghadapi tantangan dalam sinkronisasi regulasi nasional.

Cegah Tumpang Tindih, Baleg Integrasikan RUU Masyarakat Adat dengan Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Tumpang Tindih, Baleg Integrasikan RUU Masyarakat Adat dengan Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong terciptanya tertib administrasi melalui sinkronisasi antara RUU Masyarakat Adat dan RUU Satu Data Indonesia. Integrasi ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan persoalan sengketa wilayah dan ketidakpastian status hukum yang sering menimpa masyarakat adat akibat perbedaan data antara pusat dan daerah.