Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan literasi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, akses terhadap teknologi harus dapat dirasakan seluruh warga negara tanpa terkecuali.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menilai laju perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) yang berlangsung eksponensial membuat regulasi berisiko cepat usang bahkan sebelum implementasi berjalan optimal.
PARLEMENTARIA, Klaten - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kepolisian Resor (Polres) Klaten, Jawa Tengah, Senin (25/5/2026). Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi kode etik, tata beracara, serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja MKD DPR RI ke sejumlah Polres dan Polda di seluruh Indonesia.
PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur standardisasi nasional di tengah meningkatnya persaingan industri dan perdagangan global. Menurutnya, standardisasi tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga bagian dari perlindungan terhadap daya saing industri nasional.
PARLEMENTARIA, Semarang - Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri DPR RI berkomitmen penuh untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan regulasi. Pelaksanaan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Jawa Tengah menjadi instrumen utama dalam pemenuhan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
PARLEMENTARIA, Klaten - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap kode etik bagi seluruh Anggota DPR RI. Hal ini disampaikan Anggota MKD DPR RI Mohammad Iqbal Romzi di sela kunjungan kerja MKD ke Polres Klaten, Jawa Tengah, Senin (25/5/2026).
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti lemahnya pengawasan dan standardisasi terhadap produk impor yang masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut dinilai merugikan industri nasional sekaligus membuat perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha domestik belum optimal.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kabupaten Magelang menjadi perhatian Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina. Ia menegaskan pentingnya mengubah pola pikir masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini.
PARLEMENTARIA, Makkah - Pemerintah bersama DPR RI memastikan persiapan penyelenggaraan puncak ibadah haji 1447 H/2026 M di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) telah memasuki tahap akhir dan siap dilaksanakan. Kepastian itu disampaikan usai rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta unsur pendukung penyelenggaraan haji di AlQim’ma Hall, Makkah, Minggu (24/5/2026).
PARLEMENTARIA, Makkah – Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai mulai membawa dampak nyata dan perubahan signifikan. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Andre Rosiade, memberikan apresiasi tinggi setelah memantau langsung peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia di tanah suci tahun ini.
PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai benteng bagi produk lokal dari serbuan produk impor murah. Menurutnya, pemberlakuan SNI wajib yang tepat dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus membuka jalan bagi industri kecil menengah (IKM) untuk menembus pasar ekspor.
PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munif menyoroti masih minimnya informasi yang diterima pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM serta Industri Kecil Menengah/IKM terkait program sertifikasi gratis, termasuk sertifikasi Standar Nasional Indonesia/SNI. Menurutnya, persoalan sosialisasi menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.