•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Rokhmat Ardiyan Tekankan Optimalisasi Anggaran BIG dan BAPETEN untuk Pemetaan Tata Ruang dan Keselamatan Radiasi

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Rokhmat Ardiyan Tekankan Optimalisasi Anggaran BIG dan BAPETEN untuk Pemetaan Tata Ruang dan Keselamatan Radiasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp2,46 triliun dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebesar Rp146,05 miliar. Dalam pembahasan anggaran tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menekankan pentingnya optimalisasi anggaran untuk mendukung akurasi data geospasial, perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, serta pengawasan keselamatan radiasi.

17 September 2026

Komisi XII Setujui Pagu Anggaran BIG Rp2,46 Triliun dan BAPETEN Rp146 Miliar

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Setujui Pagu Anggaran BIG Rp2,46 Triliun dan BAPETEN Rp146 Miliar

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 Badan Informasi Geospasial (BIG) sebesar Rp2,46 triliun dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebesar Rp146,05 miliar. Persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan penyesuaian anggaran kedua lembaga berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Mohamad Rohid Desak Gakkum Tindak Dugaan Pencemaran Sungai di Riau

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Mohamad Rohid Desak Gakkum Tindak Dugaan Pencemaran Sungai di Riau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Mohamad Rohid meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran sungai di Riau. Ia menyoroti dugaan pembuangan limbah industri yang berdampak pada lingkungan dan mata pencaharian masyarakat.

Komisi XII Soroti Minimnya Anggaran Mitigasi Bencana KLH/BPLH

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Soroti Minimnya Anggaran Mitigasi Bencana KLH/BPLH

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyetujui penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,23 triliun. Dalam pembahasan tersebut, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti alokasi Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang hanya sekitar Rp80,55 miliar.

Anis Byarwati Pertanyakan Ukuran Kemandirian Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan17 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Pertanyakan Ukuran Kemandirian Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mempertanyakan formulasi penguatan kemandirian fiskal daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD) perlu menjadi perhatian agar kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat tanpa mengabaikan keseimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah.

Bedah Buku Strategi Fiskal Nabi Yusuf Karya Waka DPR Cucun A. Syamsurijal di Lhokseumawe

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bedah Buku Strategi Fiskal Nabi Yusuf Karya Waka DPR Cucun A. Syamsurijal di Lhokseumawe

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menghadiri secara langsung kegiatan bedah buku karya terbarunya yang berjudul “Strategi Fiskal Nabi Yusuf: Pelajaran Abadi untuk Negeri”. Acara ini berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe pada Rabu (16/9/2026).

Persiapkan Konferensi IPU, BKSAP Serap Masukan Akademisi Perkuat Perlindungan HAM

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Persiapkan Konferensi IPU, BKSAP Serap Masukan Akademisi Perkuat Perlindungan HAM

PARLEMENTARIA, Jember — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan pentingnya memperkuat peran parlemen dalam memastikan komitmen hak asasi manusia (HAM) diterjemahkan ke dalam kebijakan, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan opening remarks dalam Expert Round Table Discussion di Universitas Jember, Jember, Jawa Timur, Rabu (16/9/2026).

Setujui Pagu Anggaran Tujuh Mitra Kerja, Komisi II Minta K/L Jaga Akuntabilitas dan Efisiensi

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Setujui Pagu Anggaran Tujuh Mitra Kerja, Komisi II Minta K/L Jaga Akuntabilitas dan Efisiensi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI resmi menyetujui Pagu Definitif Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2027 untuk seluruh mitra kerjanya. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama jajaran kementerian dan lembaga di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

Mitra Komisi II Harus Susun RAPBN 2027 yang Transformatif dan Berdampak Publik

Politik dan Keamanan17 September 2026

Politik dan Keamanan

Mitra Komisi II Harus Susun RAPBN 2027 yang Transformatif dan Berdampak Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat.

Komisi V Dorong Kementerian PKP Optimalkan Pagu RAPBN 2027 untuk Perumahan

Industri dan Pembangunan17 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Dorong Kementerian PKP Optimalkan Pagu RAPBN 2027 untuk Perumahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) memprioritaskan saran dan masukan DPR RI dalam penyusunan program dan kegiatan pada RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2027. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keterbatasan alokasi anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi prioritas.

Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Dasar Penetapan Upah Pekerja

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Dasar Penetapan Upah Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni mendorong agar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi salah satu dasar utama dalam penetapan upah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurutnya, mekanisme pengupahan perlu memastikan kebutuhan dasar pekerja menjadi pertimbangan, dengan tetap membuka ruang perundingan sesuai kondisi daerah dan sektor industri.

Felly Soroti Anggaran Alkes Pelayanan TBC 2027 Tercatat Nol

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Felly Soroti Anggaran Alkes Pelayanan TBC 2027 Tercatat Nol

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti alokasi anggaran alat kesehatan (alkes) pelayanan tuberkulosis (TBC) yang tercatat nol dalam rencana anggaran 2027. Padahal, pada 2026 anggaran untuk kebutuhan tersebut mencapai sekitar Rp279 miliar.

17 September 2026