Berita Terbaru

Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal itu tercermin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) untuk menyerap berbagai aspirasi dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

5 Juni 2026

Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem

Politik dan Keamanan

Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI akan menindaklanjuti pembahasan reformasi sistem pemasyarakatan melalui Panitia Kerja (Panja) yang melibatkan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut diambil setelah Komisi XIII menerima sejumlah masukan dari akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil mengenai berbagai persoalan yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Panja RUU Polri Soroti Ketentuan Pemberhentian Anggota yang Cacat Saat Bertugas

Industri dan Pembangunan5 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Panja RUU Polri Soroti Ketentuan Pemberhentian Anggota yang Cacat Saat Bertugas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan awal adalah ketentuan pemberhentian anggota Polri yang tidak dapat menjalankan tugas selama 12 bulan, khususnya bagi personel yang mengalami sakit atau kecelakaan saat menjalankan tugas negara.

Puan Maharani Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Strategis Pengendalian Karhutla

Industri dan Pembangunan

Puan Maharani Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Strategis Pengendalian Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis pengendalian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, termasuk dari kabut asap yang mengancam kesehatan warga. Hal ini seiring dengan masih fluktuatifnya jumlah titik panas (hotspot) di Riau, meluasnya area yang terbakar, serta proyeksi musim kemarau yang lebih kering pada 2026.

Puan Dorong Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Pengendalian Karhutla

Industri dan Pembangunan5 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Puan Dorong Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Pengendalian Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong agar Pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis pengendalian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, termasuk dari kabut asap yang mengancam kesehatan warga. Hal ini seiring dengan masih fluktuatifnya jumlah titik panas (hotspot) di Riau, meluasnya area yang terbakar, serta proyeksi musim kemarau yang lebih kering pada 2026.

Jangan Hanya Padamkan Api, Pastikan Warga Terdampak Karhutla Segera Peroleh Jaminan Kesehatan

Industri dan Pembangunan5 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Jangan Hanya Padamkan Api, Pastikan Warga Terdampak Karhutla Segera Peroleh Jaminan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Provinsi Riau yang menyebabkan 11 daerah menetapkan status siaga. la menegaskan prioritas saat ini bukan hanya sekadar memadamkan api, tetapi juga melindungi warga dari dampak Karhutla.

Furtasan Soroti Tingginya Angka Peserta SNPMB 2026 yang Tidak Daftar Ulang

Furtasan Soroti Tingginya Angka Peserta SNPMB 2026 yang Tidak Daftar Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), yakni tingginya angka peserta yang tidak melakukan daftar ulang setelah dinyatakan lulus di perguruan tinggi negeri (PTN), serta adanya dugaan praktik sanksi terhadap sekolah akibat siswa tidak mengambil kursi yang telah disediakan.

Komisi XIII: Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pembenahan sistem pemasyarakatan nasional terus didorong oleh Komisi XIII DPR RI. Salah satu pendekatan yang diusulkan dalam upaya tersebut yakni melalui pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan berbagai masukan dari akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil yang akan menjadi bekal penting untuk merumuskan langkah perbaikan terhadap persoalan yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan.

Furtasan Ali Yusuf Dorong Integrasi PTN–PTS dan Keterbukaan Data Daya Tampung SNPMB

Furtasan Ali Yusuf Dorong Integrasi PTN–PTS dan Keterbukaan Data Daya Tampung SNPMB

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penguatan sistem Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) melalui integrasi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), serta peningkatan keterbukaan data daya tampung melalui sistem dashboard nasional.

Haji 2026 Semakin Baik, Timwas DPR Ingatkan Evaluasi Layanan Haji Tak Boleh Abai

Haji 2026 Semakin Baik, Timwas DPR Ingatkan Evaluasi Layanan Haji Tak Boleh Abai

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Pimpinan Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi berbagai perbaikan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pasalnya, pelaksanaan haji menunjukkan kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah Indonesia.

Cucun Apresiasi Transformasi Penyelenggaraan Haji: Persoalan di Mina Jadi Catatan

Cucun Apresiasi Transformasi Penyelenggaraan Haji: Persoalan di Mina Jadi Catatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi berbagai perbaikan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, pelaksanaan haji menunjukkan kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah Indonesia.

Cucun Ahmad Syamsurijal: Perketat Pengawasan Tata Kelola Pasca Kasus Hukum Pejabat BGN