•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Revisi UU Jalan Harus Perkuat Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Revisi UU Jalan Harus Perkuat Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang tentang Jalan harus menjadi momentum untuk memperkuat standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol. Menurutnya, sebagai infrastruktur berbayar, jalan tol wajib memberikan jaminan kualitas dan kenyamanan bagi masyarakat.

14 Juni 2026

Hanan A. Rozak Dorong Review Desain Tol Bocimi untuk Perkuat Aspek Keselamatan

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Hanan A. Rozak Dorong Review Desain Tol Bocimi untuk Perkuat Aspek Keselamatan

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor – Anggota Komisi V DPR RI Hanan A. Rozak mendorong dilakukan review desain pada pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3. Demi memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi bencana, mengingat karakteristik wilayah Sukabumi yang memiliki kontur tanah berbukit dan rawan longsor.

Jangan Terus Menerus Tambal Sulam JKN BPJS Kesehatan Demi Tutup Defisit Rp2 Triliun

Kesejahteraan Rakyat14 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Jangan Terus Menerus Tambal Sulam JKN BPJS Kesehatan Demi Tutup Defisit Rp2 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang kembali mengalami tekanan dengan defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan.

Komisi VI Dukung Penguatan KPPU untuk Awasi Persaingan Usaha hingga Ekonomi Digital

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Dukung Penguatan KPPU untuk Awasi Persaingan Usaha hingga Ekonomi Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR mendukung penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui penambahan anggaran pada tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting agar KPPU mampu menjalankan fungsi pengawasan persaingan usaha secara lebih optimal, termasuk menghadapi tantangan baru di sektor ekonomi digital dan perdagangan melalui platform daring (marketplace).

Komisi VI Dorong Penguatan BPKS Demi Akselerasi Pengembangan Kawasan Sabang

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VI Dorong Penguatan BPKS Demi Akselerasi Pengembangan Kawasan Sabang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR mendorong penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran bagi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) guna mempercepat pengembangan kawasan strategis Sabang. Dukungan tersebut dinilai penting agar potensi ekonomi, pariwisata, dan pelabuhan yang dimiliki Sabang dapat berkembang lebih optimal.

Rapidin Simbolon Minta Setneg Sajikan Rincian Anggaran Secara Lengkap

Politik dan Keamanan14 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rapidin Simbolon Minta Setneg Sajikan Rincian Anggaran Secara Lengkap

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon meminta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menyajikan data anggaran secara lebih komprehensif dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Menurutnya, DPR memerlukan gambaran menyeluruh mengenai realisasi dan capaian anggaran sebelum mempertimbangkan usulan tambahan anggaran.

Komisi IV Dorong Partisipasi Akademisi dalam Penyusunan RUU Pangan

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Dorong Partisipasi Akademisi dalam Penyusunan RUU Pangan

PARLEMENTARIA, Surakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan bahwa pangan memiliki peran strategis bagi keberlangsungan bangsa. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pangan dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, alih fungsi lahan pertanian, serta berbagai tantangan sektor pangan lainnya.

Komisi XI Buka Pendaftaran dan Pemilihan 2 Calon Anggota BPK

Ekonomi dan Keuangan14 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Buka Pendaftaran dan Pemilihan 2 Calon Anggota BPK

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena meninggal dunia dan telah berakhir masa jabatannya.

Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas

Politik dan Keamanan12 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penentuan Pejabat Lewat Manajemen Talenta ASN Jangan Hanya Sekadar Formalitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengawasan terhadap manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diperketat guna memastikan penempatan pejabat di daerah dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Penempatan pejabat yang tidak sesuai bidang dinilai berpotensi menghambat kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Suprihartini Ingatkan Seluruh Pejabat Setjen DPR Tingkatkan Profesionalisme dan Integritas

Isu Lainnya12 Juni 2026

Isu Lainnya

Suprihartini Ingatkan Seluruh Pejabat Setjen DPR Tingkatkan Profesionalisme dan Integritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini melantik dan mengambil sumpah/janji Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Suprihartini menegaskan pentingnya integritas, profesionalisme, serta kolaborasi lintas unit kerja guna mendukung terwujudnya pelayanan Parlemen yang modern dan terpercaya.

Komisi XIII Ingatkan Prinsip 'Money Follow Function' dan Evaluasi Proyek Mega Prison

Politik dan Keamanan12 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Ingatkan Prinsip 'Money Follow Function' dan Evaluasi Proyek Mega Prison

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti berbagai paradoks, inefisiensi, serta anomali anggaran yang ditemukan dalam konsep perencanaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas). Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan pentingnya penerapan perencanaan anggaran yang matang dan berbasis kinerja.

Fauzan Khalid: Kinerja ASN Harus Berbasis Hasil Kerja dan Dampak Nyata

Industri dan Pembangunan12 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Fauzan Khalid: Kinerja ASN Harus Berbasis Hasil Kerja dan Dampak Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kinerja aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu diukur berdasarkan hasil kerja dan dampak nyata, bukan sekadar kehadiran fisik. Penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang terukur juga dinilai penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.