Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai harus diikuti dengan penguatan sistem pemasyarakatan, khususnya melalui peningkatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas). Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai penguatan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun Anggaran 2027 perlu memberi perhatian lebih besar kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai ujung tombak implementasi sistem peradilan pidana modern.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi para dokter muda peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) harus mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab itu, ia mengingatkan menjaga mutu profesi dokter dan keselamatan pasien tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan akademiknya.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti menurunnya alokasi anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang dinilai dapat menghambat pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.
PARLEMENTARIA, Kuningan – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan setiap program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
PARLEMENTARIA, Denpasar – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi desa melalui penyederhanaan rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dengan tata kelola yang tepat, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus mendukung keberlangsungan usaha mikro dan pasar tradisional.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Pengembangan berbagai potensi ekonomi di Aceh, khususnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, dinilai membutuhkan dukungan investasi yang lebih kuat dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
PARLEMENTARIA, Cirebon – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke wilayah perlintasan sebidang di Kota Cirebon, Jawa Barat, guna memastikan perencanaan dan realisasi penanganan berbagai persoalan yang masih terjadi di sejumlah titik perlintasan kereta api. Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mengatakan, persoalan perlintasan sebidang menjadi perhatian serius karena jumlahnya yang sangat banyak, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera.
PARLEMENTARIA, Kuningan – Komisi V DPR RI mendorong percepatan pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) Kabupaten Kuningan guna memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di kawasan Ciayumajakuning.
PARLEMENTARIA, Denpasar – Peran koperasi sebagai penggerak hilirisasi pangan perlu diperkuat melalui penegasan fungsi, peran, dan posisinya dalam rantai produksi hingga distribusi. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali, Kamis (18/6/2026).
PARLEMENTARIA, Cirebon - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw menilai Pelabuhan Cirebon memiliki potensi strategis yang besar untuk terus menggerakkan perekonomian daerah di masa depan. Untuk itu, ia mendorong agar optimalisasi pelabuhan tersebut dapat difokuskan pada peningkatan volume perdagangan komoditas antarpulau di Indonesia.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun yang akan disalurkan secara bertahap bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, (20/05/2026) menjelaskan bahwa pemberian penghargaan berupa dana insentif berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar ini dibagi berdasarkan regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, Jawa-Bali, dan Papua agar kompetisi berjalan adil.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI yang membidangi hukum menggelar rapat kerja dengan Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2027, evaluasi kinerja Tahun 2026, serta kebutuhan kelembagaan masing-masing institusi.