Berita Terbaru

Ketentuan Pidana dalam RUU Satu Data Indonesia Harus Mengacu pada KUHP dan KUHAP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) harus memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu dengan mengacu pada mekanisme penegakan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Azis Subekti: Harus Ada Kepastian Hukum Lahan dan Dukungan Fiskal bagi Daerah Penyangga IKN

PARLEMENTARIA, IKN - Komisi II DPR RI menekankan pentingnya pengawasan dan mitigasi terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN). Mitigasi tersebut khususnya terkait kepastian hukum, penyelesaian pertanahan, serta kesiapan daerah penyangga dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Hasbiallah Ilyas Minta Kasus Hanania Travel Diusut Hingga Jaringan Agen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas meminta aparat penegak hukum menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan penipuan perjalanan ibadah umrah oleh PT Khazanah Tamma Internasional (Hanania Travel) hingga ke tingkat agen dan penghimpun jemaah. Menurutnya, pengungkapan kasus tidak akan optimal jika hanya berfokus pada perusahaan penyelenggara perjalanan umrah.

DPR RI Kawal Reformasi Tata Kelola Bursa, Tekankan Pengawasan Pasar Modal yang Lebih Baik

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor keuangan nasional dengan mengawal reformasi tata kelola pasar modal dan penguatan pengawasan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut mengemuka dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), usai sebelumnya berlangsung pertemuan antara pimpinan DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jajaran direksi baru Bursa Efek Indonesia periode 2026–2030.

Cegah Blackout Terulang, Komisi VI Dorong Pemetaan Kebutuhan Listrik Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Upaya mencegah terulangnya pemadaman listrik massal (blackout) di Aceh menjadi salah satu perhatian Komisi VI DPR RI. Selain memastikan keandalan sistem kelistrikan, Komisi VI menilai diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif melalui penyusunan neraca kebutuhan listrik yang mencakup kebutuhan masyarakat, sektor industri, hingga pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.

Atasi Pendangkalan Pelabuhan Cirebon, Legislator Dorong Pelindo Mandiri Lakukan Pengerukan Tanpa Bebani APBN

Produksi Minyak WK Rokan Harus Dukung Target Kemandirian Energi 2029

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan pentingnya peningkatan produksi minyak di Wilayah Kerja (WK) Rokan sebagai bagian dari upaya mewujudkan target kemandirian energi nasional pada 2029. Karena itu, Komisi VI DPR RI ingin memastikan berbagai strategi yang dijalankan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berjalan efektif dan mampu meningkatkan lifting minyak nasional.

Roberth Rouw: Kehadiran Patimban Jangan Matikan Pelabuhan Cirebon

PARLEMENTARIA, Cirebon - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw meminta Pemerintah Pusat dan PT Pelindo untuk memastikan agar beroperasinya Pelabuhan Patimban di Subang tidak mematikan aktivitas operasional di Pelabuhan Cirebon. Ia mendorong agar eksistensi pelabuhan yang memiliki nilai historis tinggi tersebut tetap dipertahankan dan dijaga konektivitasnya.

Komisi VI DPR Kawal Keandalan Listrik dan Penyelesaian Hak Warga Eks Blang Lancang–Rancong

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa dukungan pasokan energi yang andal menjadi faktor penting dalam mendorong pengembangan ekonomi Provinsi Aceh, termasuk optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang. Karena itu, Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi langsung terhadap kesiapan pasokan energi sekaligus menindaklanjuti penyelesaian persoalan resettlement warga eks Blang Lancang–Rancong di wilayah Kota Lhokseumawe dan Kawasan Industri Arun.

Solusi Cari Dokter Muda Jadi Urgensi Pasca DO Massal Dihentikan Sementara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendesak agar kebijakan drop out (DO) massal terhadap mahasiswa retaker profesi dokter dihentikan sementara. DPR RI mendorong dilakukannya audit administratif menyeluruh guna menyelamatkan nasib serta ruang hidup para dokter muda yang tertahan hak asasinya akibat belum lulus uji kompetensi nasional.

Berikan Kepastian Hukum yang Kuat, Pengesahan RUU Masyarakat Adat Mendesak Disegerakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menilai pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan suatu kewajiban yang harus segera diselesaikan untuk menghadirkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Ia mengatakan, pihaknya akan berupaya menghadirkan regulasi yang mampu melindungi hak-hak masyarakat adat secara menyeluruh.

Sudah Jadi Mandat di UU, Gus Khozin Pertanyakan Belum Terbentuknya Badan Pertanahan Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti belum terealisasinya mandat pembentukan Badan Pertanahan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hal itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Banda Aceh, Provinsi NAD, Rabu (17/6/2026).