Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Nur Purnamasidi menekankan pentingnya pengaturan satu sistem pendidikan nasional yang terintegrasi dan berkeadilan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menurutnya, berbagai model pendidikan yang diselenggarakan kementerian dan lembaga harus tetap berada dalam satu kerangka sistem pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menegaskan pentingnya penguatan diplomasi parlemen yang mampu memberikan dampak konkret bagi masyarakat. Salah satu langkah nyata yang didorong adalah perluasan kerja sama bilateral di sektor pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia dan Negara Maroko.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho mendorong adanya dana kompensasi lingkungan bagi masyarakat yang terdampak aktivitas kawasan industri. Menurutnya, keberadaan kawasan industri tidak hanya harus memberikan manfaat ekonomi dan membuka lapangan kerja, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VI DPR RI terus memperkaya substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Perkoperasian melalui berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pelaku koperasi. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelaksanaan program imunisasi nasional dinilai perlu terus diikuti dengan inovasi yang dapat meningkatkan kenyamanan anak-anak sebagai kelompok penerima vaksin terbesar. Salah satunya melalui pengembangan metode pemberian vaksin yang lebih ramah anak dan tidak selalu menggunakan suntikan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar semakin independen dan mandiri dalam menjalankan tugas pengelolaan dana haji. Menurutnya, independensi BPKH menjadi kunci untuk memastikan dana milik jemaah dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah terkait penguatan kapasitas fiskal, optimalisasi pendapatan daerah, hingga dana transfer pusat akan menjadi penguatan bagi Komisi XI DPR dalam membahas kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, berbagai masukan dari daerah sangat penting dalam proses pembahasan APBN maupun penyempurnaan regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan Komisi XI DPR RI, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dan Pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait transfer ke daerah dan berbagai instrumen fiskal lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari komoditas sumber daya alam, menyusul adanya penurunan signifikan alokasi DBH dalam kebijakan fiskal nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Pernyataan itu dia sampaikan menyusul terungkapnya kasus penyekapan seorang perempuan di Bandung yang diduga berlangsung selama tiga tahun dan dilakukan oleh orang terdekat korban.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong Kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat, yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku berinisial TH. Menurutnya, kasus tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum serta lembaga negara terkait.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengungkapkan kekhawatirannya atas posisi Indonesia yang masih masuk dalam 10 negara dengan jumlah anak zero dose, yakni anak yang belum mendapat imunisasi pertama hingga usia 12 bulan terbanyak di dunia. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).