Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak pemerintah untuk mengkaji secara matang dan komprehensif terkait wacana pelibatan personel TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan perpajakan. Ia mengingatkan agar kebijakan yang menyangkut institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut tidak diputuskan secara terburu-buru.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta pengamanan infrastruktur telekomunikasi nasional diperkuat menyusul terungkapnya sindikat pencurian modul base transceiver station (BTS) oleh Sat Resmob Bareskrim Polri. Menurutnya, keamanan BTS harus menjadi perhatian serius karena keberadaannya merupakan infrastruktur vital yang menopang layanan komunikasi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang berlangsung pada 22-23 Juli 2026 mendatang.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh berhenti pada proses penangkapan dan penghukuman pelaku. Negara juga harus memastikan pemulihan menyeluruh bagi korban, termasuk memberikan layanan psikologis, restitusi, serta jaminan masa depan korban.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Meningkatnya rivalitas geopolitik global harus menjadi momentum untuk memperkuat sentralitas ASEAN, bukan justru menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai arena persaingan negara-negara besar. Karena itu, diplomasi parlemen melalui forum Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN atau ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepentingan kawasan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli mendatang perlu menjadi pengingat bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan tanpa hambatan ekonomi, geografis, maupun kondisi fisik. Menyambut momentum tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan masih menghadapi tantangan serius, mulai dari kesenjangan akses di wilayah 3T, keterbatasan pembiayaan, hingga minimnya layanan bagi anak berkebutuhan khusus.
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menyetujui sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2026–2029 hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan Komisi I DPR RI. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7), setelah Komisi I menyampaikan laporan hasil pelaksanaan fit and proper test.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan kekerasaan seksual yang dialami seorang gadis sejak kecil hingga dewasa oleh ayah dan dua pamannya. Ia pun mengingatkan aparat penegak hukum (APH) untuk memberi sanksi tegas bagi para pelaku dan memastikan tak ada penyelesaian secara kekeluargaan dalam kasus ini.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti kebijakan pelibatan TNI dalam kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ia pun mempertanyakan alasan kebutuhan pelibatan TNI dalam program tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan komitmennya dalam memperkuat hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Kanada. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pengawalan pembahasan serta persiapan implementasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement / CEPA) yang tengah bergulir antar kedua negara.
PARLEMENTARIA, Batang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan RUU Kawasan Industri tidak hanya dirancang menyelesaikan permasalahan jangka pendek melainkan regulasi yang adaptif dan siap menghadapi dinamika global puluhan tahun ke depan. Salah satu fokus utama RUU adalah kesiapan kawasan industri dalam menerapkan konsep industri hijau (green industry), prinsip keberlanjutan (sustainability), serta standar ramah lingkungan (eco-friendly).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyebut orientasi penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pembuktian unsur pidana dan pemidanaan pelaku semata. Abdullah mengatakan penegakan hukum harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh sejak laporan pertama diterima hingga proses persidangan dan pemulihan selesai. Hal ini disampaikannya, merespon atas kasus dugaan kekerasaan seksual yang dialami seorang gadis sejak kecil hingga dewasa oleh ayah dan 2 pamannya.