Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong pemerintah menjadikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai prioritas dalam penyusunan APBN 2027. Hal itu disampaikannya jelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026, selalu menjadi sorotan publik. Sebab, momen tersebut menjadi ruang lembaga-lembaga negara untuk menunjukan akuntabilitas dan kinerjanya sebagai parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Irsan Sosiawan menegaskan pentingnya penguatan ketahanan energi nasional di tengah berbagai penyesuaian kebijakan sektor energi. Maka dari itu, ungkapnya, DPR RI melalui Komisi XII DPR RI terus mengawal kebijakan pemerintah agar ketersediaan energi tetap terjaga dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Jelang agenda Sidang Tahunan 2026 dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI dan Pidato Presiden RI, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan harapannya terkait penyampaian Pidato RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahtra meyakini pentingnya pelaksanaan program-program strategis nasional yang telah dan akan dirasakan dampak positif langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI dari Komisi VI, Darmadi Durianto, menyoroti tren kenaikan utang pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius di tengah upaya menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengatakan, berdasarkan angka yang ia cermati, posisi utang pemerintah saat ini telah mencapai sekitar Rp10.200 triliun atau lebih dari 41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) di tingkat kabupaten/kota untuk turun tangan mendampingi sekolah penerima program revitalisasi infrastruktur bersumber dari APBN.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanpa memilih wakil kepala daerah perlu dikaji secara lebih mendalam. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai persoalan utama dalam hubungan kepala daerah dan wakilnya bukan semata keberadaan jabatan wakil, melainkan soliditas serta kedewasaan politik dalam menjalankan pemerintahan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menyetujui 14 nama calon hakim agung dan hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026. Persetujuan tersebut diambil setelah delapan fraksi menyampaikan pandangan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilaksanakan Komisi III DPR RI.
Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 serta Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dengan acara Pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil menyoroti kabar tentang beredarnya pesan berisi permintaan dana partisipasi terkait proses pencalonan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang mengatasnamakan pimpinan Komisi III DPR RI. Ia menegaskan hal itu sepenuhnya tidak benar dan merupakan bentuk penipuan yang nyata.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi meluncurkan motor listrik nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian industri sekaligus mewujudkan visi Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat secara ekonomi.