•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Pasal 33 UUD 1945 Harus Menjadi Pijakan Revisi UU KADIN

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Pasal 33 UUD 1945 Harus Menjadi Pijakan Revisi UU KADIN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) harus diawali dengan semangat Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, tambahnya, terdapat penyamaan landasan filosofis mengenai peran KADIN dan dunia usaha dalam sistem perekonomian nasional.

18 Juni 2026

UU KADIN Perlu Direvisi, Legislator: Pengusaha Daerah Jangan Hanya Jadi Penonton

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

UU KADIN Perlu Direvisi, Legislator: Pengusaha Daerah Jangan Hanya Jadi Penonton

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rocky Candra menilai revisi Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) perlu dilakukan untuk memperkuat peran organisasi tersebut. Revisi UU tersebut, dinilainya, juga dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha di Indonesia, khususnya di daerah.

Kuatkan Deteksi Narkotika, Martin Tumbelaka Sepakat BNN Perlu Dukungan Anggaran

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kuatkan Deteksi Narkotika, Martin Tumbelaka Sepakat BNN Perlu Dukungan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal itu guna memperkuat upaya pemberantasan narkotika yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, tantangan yang dihadapi BNN saat ini semakin berat seiring berkembangnya berbagai modus peredaran narkoba.

Penambahan Anggaran KemenHAM Harus Berdasarkan Output Kinerja

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penambahan Anggaran KemenHAM Harus Berdasarkan Output Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Arisal Aziz, menyatakan bahwa fraksinya memberikan persetujuan terhadap pagu indikatif awal yang diajukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Meski demikian, F-PAN memberikan catatan kritis yang sangat mendalam dan ketat terkait usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian baru tersebut.

Komisi XIII Setujui Anggaran KemenHAM, Minta Fokus Program untuk Rakyat

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Setujui Anggaran KemenHAM, Minta Fokus Program untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI secara resmi menyepakati total anggaran untuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp953.101.376.000 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Jumlah tersebut merupakan gabungan dari modal awal anggaran (pagu indikatif) serta usulan anggaran tambahan yang telah disaring dan disetujui oleh DPR.

Legislator Komisi XIII Desak KemenHAM Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Konflik Papua

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Komisi XIII Desak KemenHAM Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Konflik Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas mengevaluasi alokasi anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2027 seiring minimnya kemajuan penyelesaian konflik di Papua. Ia mendesak kementerian tersebut untuk mengambil tindakan nyata di lapangan guna menangani berbagai permasalahan secara komprehensif dan terukur.

RUU HPI Butuh Penguatan Regulasi Lintas Negara

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU HPI Butuh Penguatan Regulasi Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Lombok — Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang kini sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, butuh kerja sama regulasi lintas negera. Ini perlu diperkuat, mengingat dalam sengketa perdata internasional selalu meninggalkan aset pribadi yang berada di luar negeri.

Polda Metro Jaya Bongkar Judi Berkedok Permainan Anak, Usut Tuntas Sampai Bandarnya!

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Polda Metro Jaya Bongkar Judi Berkedok Permainan Anak, Usut Tuntas Sampai Bandarnya!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap arena arkade atau tempat permainan anak berbasis elektronik. Hal ini menyusul terbongkarnya pusat perjudian berkedok arena permainan anak atau Timezone di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

Cegah Kesewenangan Aparat, Penambahan Anggaran Polri Harus Perkuat Akuntabilitas

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Kesewenangan Aparat, Penambahan Anggaran Polri Harus Perkuat Akuntabilitas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Alokasi Anggaran Kepolisian RI didorong untuk menjadi basis evaluasi terhadap penanganan unjuk rasa. Diharapkan anggaran yang disetujui bisa diperuntukkan dalam menambah dukungan teknologi yang mampu mengoptomalkan tindakan aparat di lapangan.

Setujui Usulan Anggaran, Bimantoro Minta PPATK Optimal Berantas Kejahatan Ekonomi

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Setujui Usulan Anggaran, Bimantoro Minta PPATK Optimal Berantas Kejahatan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didorong untuk bisa memperkuat pelacakan aliran dana dari berbagai tindak kejahatan yang dinilai merugikan masyarakat dan negara. Sejumlah anggota DPR menyoroti pentingnya penguatan fungsi analisis dan pelacakan transaksi keuangan guna mendukung upaya pemberantasan kejahatan ekonomi.

Oleh Soleh: Jangan Sampai Israel Merusak Kesepakatan Damai AS-Iran

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Oleh Soleh: Jangan Sampai Israel Merusak Kesepakatan Damai AS-Iran

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menyambut baik tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang yang selama ini menimbulkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Kesepakatan yang dicapai pada Senin (15/6/2026) tersebut juga menandai berakhirnya blokade militer Amerika Serikat di Selat Hormuz.

Soroti Anggaran Komnas HAM, Rieke: Habis untuk Urusan Kantor, Fungsi Utama Hanya Diberi 6%

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Soroti Anggaran Komnas HAM, Rieke: Habis untuk Urusan Kantor, Fungsi Utama Hanya Diberi 6%

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengkritik keras porsi anggaran Komnas HAM dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2027. Ia menilai ada ketidakseimbangan besar karena anggaran lembaga tersebut habis untuk urusan administratif, sementara dana untuk mengurus kasus HAM di lapangan sangat minim.