•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Muslim Ayub Ingatkan Efisiensi Anggaran Tanggapi Proyek Fisik MPR dan DPD

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Muslim Ayub Ingatkan Efisiensi Anggaran Tanggapi Proyek Fisik MPR dan DPD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR meminta Plt. Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR RI dan Sekjen DPD RI untuk menunda anggaran renovasi gedung yang dinilai belum mendesak. Sebab, uang negara saat ini harus dialihkan untuk efisiensi dan program-program lain yang jauh lebih penting.

18 Juni 2026

Maruli Siahaan: Tambahan Anggaran BPIP 2027 Harus Diiringi Kinerja yang Terukur

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Tambahan Anggaran BPIP 2027 Harus Diiringi Kinerja yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti realisasi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2026 yang dinilai masih sangat jauh dari target. Secara tegas, ia mengingatkan agar BPIP fokus menyelesaikan program tahun berjalan sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027.

Komisi II: Pemanfaatan Danais DIY Perlu Diperluas Mencakup Aspek Kebudayaan

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II: Pemanfaatan Danais DIY Perlu Diperluas Mencakup Aspek Kebudayaan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mendorong adanya perluasan pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya pada aspek kebudayaan. Menurutnya, manfaat dana keistimewaan perlu dirasakan lebih luas oleh masyarakat melalui program-program yang tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dalam arti sempit.

Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Aceh Belum Optimal

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Aceh Belum Optimal

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Komisi II DPR RI menyoroti belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Provinsi Aceh. Saat mengunjungi tanah rencong, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, dari berbagai masukan yang diterima, masih terdapat sejumlah persoalan pertanahan yang belum terselesaikan secara tuntas.

Muslim Ayub Dorong PSSI Jajaki Potensi Empat Pemain Nasional Qatar Keturunan Aceh

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Muslim Ayub Dorong PSSI Jajaki Potensi Empat Pemain Nasional Qatar Keturunan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub memberikan saran strategis kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menjajaki potensi empat pemain sepak bola nasional Qatar yang memiliki garis keturunan asal Aceh. Hal ini disampaikannya di sela-sela Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Ketua Umum PSSI terkait pembahasan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Komisi XIII Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI secara resmi menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi) bagi dua calon warga negara Indonesia, Mitchell Baker dan Luke Vickery. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

KemenHAM Dinilai Masih 'Institution Building', Rieke Desak Transformasi ke 'Service Delivery'

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik arah kebijakan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemenuhan pelayanan publik. Catatan penting ini disampaikan Rieke di tengah Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).

Sepakat Tambah Anggaran Kementerian Hukum 2027 Demi Perluas Akses Keadilan Sampaik ke Desa

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sepakat Tambah Anggaran Kementerian Hukum 2027 Demi Perluas Akses Keadilan Sampaik ke Desa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal Manganju menyatakan pihaknya menyetujui Pagu Indikatif dan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum. Meski mendukung penuh, ia memberikan catatan penting agar uang rakyat tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil, khususnya di wilayah pedesaan, satu diantaranya berupa bantuan hukum.

Hinca Panjaitan Usul Anggaran KPK Diperkuat untuk Monitoring dan Pencegahan

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Hinca Panjaitan Usul Anggaran KPK Diperkuat untuk Monitoring dan Pencegahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menilai alokasi anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi penindakan, tetapi juga pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Tinjau Implementasi UU IKN, Komisi II Fokus Persiapan Pembentukan Ibu Kota Politik di 2028

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Tinjau Implementasi UU IKN, Komisi II Fokus Persiapan Pembentukan Ibu Kota Politik di 2028

PARLEMENTARIA, IKN - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai agenda strategis nasional.

Kualitas Pemilu Dinilai Menurun, Fauzan Khalid: Perkuat Integritas Penyelenggara!

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kualitas Pemilu Dinilai Menurun, Fauzan Khalid: Perkuat Integritas Penyelenggara!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rendahnya kualitas pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia. Komisi II DPR RI menilai penurunan kualitas tersebut disebut berkaitan dengan semakin tergerusnya kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu.

Komisi II: Penyelesaian Masalah Pertanahan di DIY Jadi Percontohan Nasional

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II: Penyelesaian Masalah Pertanahan di DIY Jadi Percontohan Nasional

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menilai implementasi Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah berjalan dengan baik di berbagai aspek. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi DIY, Rabu (17/6/2026).