Berita Korpolkam

Pelarangan Salat Idulfitri di Masjid Al-Aqsa Bentuk Nyata Pelanggaran Hukum Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Jazuli Juwaini meminta negara-negara di dunia mendesak Israel untuk membuka akses Masjid Al-Aqsa bagi umat Islam, menyusul pelarangan salat Id pada Idulfitri 1447 Hijriah.

Soedeson Tandra: Pengalihan Tahanan Rumah Gus Yaqut oleh KPK Tidak Lazim

Soedeson Tandra: Pengalihan Tahanan Rumah Gus Yaqut oleh KPK Tidak Lazim

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sebagai tahanan rumah, merupakan hal tidak lazim.

Banyak Warga Main Hakim Sendiri, Komisi III: Aparat Cepat Tanggap Dong!

Banyak Warga Main Hakim Sendiri, Komisi III: Aparat Cepat Tanggap Dong!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat kepolisian untuk lebih cepat lagi dalam menanggapi laporan warga guna menghindari aksi "main hakim sendiri".

Aher Apresiasi Penundaan Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

Aher Apresiasi Penundaan Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI, Ahmad Heryawan, mendukung langkah pemerintah Indonesia yang menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Menurutnya, pendekatan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan langkah yang lebih tepat, terukur, dan memiliki legitimasi internasional yang kuat.

Safaruddin Dukung Kawal Kasus Aktivis KontraS Andrie Yunus

Safaruddin Dukung Kawal Kasus Aktivis KontraS Andrie Yunus

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menilai kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus berpotensi akan terus berkembang. Salah satu yang akan menjadi sorotan ialah kemungkinan ada orang sipil terlibat dalam kasus ini bukan hanya dari unsur TNI.

Komisi III Bentuk Panja Kawal Serius Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Komisi III Bentuk Panja Kawal Serius Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmen untuk mengawal secara serius penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Sebagai bentuk keseriusan, Komisi III DPR memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus yang nantinya akan melakukan pendalaman melalui rapat kerja bersama Polri, LPSK, serta kuasa hukum korban

Meity Rahmatia Apresiasi Sikap Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Aktivis KontraS

Meity Rahmatia Apresiasi Sikap Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Aktivis KontraS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia, mengapresiasi sikap pemerintah dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Menurutnya, keputusan pemerintah yang menanggung biaya perawatan korban merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap hak asasi manusia.

Wacana WFH bagi ASN untuk Efisiensi BBM Jangan Kurangi Efektivitas Pelayanan Publik

Wacana WFH bagi ASN untuk Efisiensi BBM Jangan Kurangi Efektivitas Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah membuat desain kebijakan work from home (WFH) secara jelas dan terukur jika nantinya diterapkan.

Wacana Pemotongan Gaji Menteri dan Pejabat Negara Harus Jadi Gerakan Disiplin Fiskal Nasional

Wacana Pemotongan Gaji Menteri dan Pejabat Negara Harus Jadi Gerakan Disiplin Fiskal Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, merespons wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan di tengah dampak konflik Timur Tengah.

Andar Harahap Tekankan Pembinaan Positif di IPDN, Tinggalkan Stigma Kekerasan

Andar Harahap Tekankan Pembinaan Positif di IPDN, Tinggalkan Stigma Kekerasan

PARLEMENTARIA, Sumedang - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terus didorong untuk keluar dari stigma kekerasan yang pernah melekat pada lembaga pendidikan kedinasan tersebut. Pembinaan praja diharapkan semakin mengedepankan pendekatan akademik, pembentukan karakter, serta hubungan yang lebih sehat antara senior dan junior.

Baleg Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK terkait Revisi Aturan Uang Pensiun Pejabat

Baleg Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK terkait Revisi Aturan Uang Pensiun Pejabat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 secara lebih proporsional, khususnya terkait ketentuan mengenai hak keuangan atau pensiun pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. Permintaan itu disampaikan MK dalam Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pleno di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Perkuat Diplomasi Parlemen dan Partisipasi Masyarakat, BKSAP Dukung Aksesi RI ke OECD