•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Komisi I Tekankan Peran Intelijen Daerah dalam Mitigasi Ancaman Siber dan Ujaran Kebencian

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Komisi I Tekankan Peran Intelijen Daerah dalam Mitigasi Ancaman Siber dan Ujaran Kebencian

PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menegaskan pentingnya penguatan peran intelijen daerah dalam memitigasi ancaman siber. Termasuk, persoalan maraknya ujaran kebencian di ruang digital.

19 Juni 2026

Rieke Diah Pitaloka Desak Kemenimipas Reformasi Pemasyarakatan Lewat Penguatan Bapas

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka Desak Kemenimipas Reformasi Pemasyarakatan Lewat Penguatan Bapas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai harus diikuti dengan penguatan sistem pemasyarakatan, khususnya melalui peningkatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas). Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai penguatan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun Anggaran 2027 perlu memberi perhatian lebih besar kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai ujung tombak implementasi sistem peradilan pidana modern.

Rieke Diah Pitaloka: Jaga Mutu Kedokteran, Jangan Korbankan HAM Dokter Muda

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka: Jaga Mutu Kedokteran, Jangan Korbankan HAM Dokter Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi para dokter muda peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) harus mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab itu, ia mengingatkan menjaga mutu profesi dokter dan keselamatan pasien tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan akademiknya.

Kang Aher Apresiasi Insentif Fiskal bagi Daerah Berprestasi, Besarannya Rp1-3 Miliar

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kang Aher Apresiasi Insentif Fiskal bagi Daerah Berprestasi, Besarannya Rp1-3 Miliar

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun yang akan disalurkan secara bertahap bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, (20/05/2026) menjelaskan bahwa pemberian penghargaan berupa dana insentif berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar ini dibagi berdasarkan regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, Jawa-Bali, dan Papua agar kompetisi berjalan adil.

Abdullah: Tambahan Anggaran untuk Polri hingga BNN Harus Bermanfaat untuk Rakyat

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Abdullah: Tambahan Anggaran untuk Polri hingga BNN Harus Bermanfaat untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI yang membidangi hukum menggelar rapat kerja dengan Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2027, evaluasi kinerja Tahun 2026, serta kebutuhan kelembagaan masing-masing institusi.

Ketentuan Pidana dalam RUU Satu Data Indonesia Harus Mengacu pada KUHP dan KUHAP

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Ketentuan Pidana dalam RUU Satu Data Indonesia Harus Mengacu pada KUHP dan KUHAP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) harus memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu dengan mengacu pada mekanisme penegakan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Azis Subekti: Harus Ada Kepastian Hukum Lahan dan Dukungan Fiskal bagi Daerah Penyangga IKN

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Azis Subekti: Harus Ada Kepastian Hukum Lahan dan Dukungan Fiskal bagi Daerah Penyangga IKN

PARLEMENTARIA, IKN - Komisi II DPR RI menekankan pentingnya pengawasan dan mitigasi terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN). Mitigasi tersebut khususnya terkait kepastian hukum, penyelesaian pertanahan, serta kesiapan daerah penyangga dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Hasbiallah Ilyas Minta Kasus Hanania Travel Diusut Hingga Jaringan Agen

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Hasbiallah Ilyas Minta Kasus Hanania Travel Diusut Hingga Jaringan Agen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas meminta aparat penegak hukum menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan penipuan perjalanan ibadah umrah oleh PT Khazanah Tamma Internasional (Hanania Travel) hingga ke tingkat agen dan penghimpun jemaah. Menurutnya, pengungkapan kasus tidak akan optimal jika hanya berfokus pada perusahaan penyelenggara perjalanan umrah.

DPR RI Kawal Reformasi Tata Kelola Bursa, Tekankan Pengawasan Pasar Modal yang Lebih Baik

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

DPR RI Kawal Reformasi Tata Kelola Bursa, Tekankan Pengawasan Pasar Modal yang Lebih Baik

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor keuangan nasional dengan mengawal reformasi tata kelola pasar modal dan penguatan pengawasan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut mengemuka dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), usai sebelumnya berlangsung pertemuan antara pimpinan DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jajaran direksi baru Bursa Efek Indonesia periode 2026–2030.

Solusi Cari Dokter Muda Jadi Urgensi Pasca DO Massal Dihentikan Sementara

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Solusi Cari Dokter Muda Jadi Urgensi Pasca DO Massal Dihentikan Sementara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendesak agar kebijakan drop out (DO) massal terhadap mahasiswa retaker profesi dokter dihentikan sementara. DPR RI mendorong dilakukannya audit administratif menyeluruh guna menyelamatkan nasib serta ruang hidup para dokter muda yang tertahan hak asasinya akibat belum lulus uji kompetensi nasional.

Berikan Kepastian Hukum yang Kuat, Pengesahan RUU Masyarakat Adat Mendesak Disegerakan

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Berikan Kepastian Hukum yang Kuat, Pengesahan RUU Masyarakat Adat Mendesak Disegerakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menilai pengesahan RUU Masyarakat Adat merupakan suatu kewajiban yang harus segera diselesaikan untuk menghadirkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Ia mengatakan, pihaknya akan berupaya menghadirkan regulasi yang mampu melindungi hak-hak masyarakat adat secara menyeluruh.

Legislator Minta Kasus Hanania Travel Jadi Efek Jera bagi Travel Nakal

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Minta Kasus Hanania Travel Jadi Efek Jera bagi Travel Nakal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo meminta penanganan dugaan penipuan perjalanan ibadah umrah oleh PT Khazanah Tamma Internasional (Hanania Travel) dilakukan secara tuntas. Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut penting untuk memberikan keadilan bagi para korban sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.